• tanugroho471

    Member
    14 June 2013 at 9:35 am

    Contoh Putusan pengadilan pajak, PPh sudah terutang saat dilakukan akrual (non Deviden) : http://pengadilanpajak.com/?p=4926

    Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.03146/PP/M.IV/12/2004
    Posted on 10th October 2011 by admin in Kasus PPh Pasal 23

    banding pajak, kasus pajak, kasus pph pasal 23, keberatan pajak, konsultan pajak, pajak, pemeriksaan pajak, pengadilan pajak

    Contoh Kasus Putusan Pengadilan Pajak

    Pemohon Banding : PT ABC

    Jenis Usaha :

    Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

    Tahun Pajak : 2000

    Pokok Sengketa :

    1. Koreksi objek PPh 23 atas hutang komisi Co-Broker yang dibukukan tahun 2000 sebesar Rp465.581.113,00

    2. Koreksi objek PPh 23 atas pembayaran retur komisi kepada Dana Pensiun XXX sebesar Rp1.088.228.699,00

    1. Koreksi objek PPh 23 atas hutang komisi Co-Broker yang dibukukan tahun 2000 sebesar Rp465.581.113,00

    Menurut Pihak Terbanding Atas Kasus Pengadilan Pajak :

    Berdasarkan penelitian terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon jumlah Komisi Co-Broker yang telah dibayarkan kepada pihak lain adalah sebesar Rp465.581.113,00. Pembayaran Komisi Co-Broker tersebut tetap terutang PPh Pasal 23.

    Menurut Pihak Pemohon Atas Kasus Putusan Pengadilan Pajak :

    Karena biaya tersebut masih dicatat sebagai hutang sehingga belum memotong dan membayar PPh Pasal 23 yang terutang.

    Pada saat membayar hutang komisi co-Broker di tahun 2001 PPh Pasal 23 yang terutang telah di potong dan dibayar.

    Sistem pembukuan pemohon sejak tahun 2000 adalah accrual basis tetapi tahun-tahun sebelumnya menggunakan system cash basis.

    Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :

    Berdasarkan neraca tahun 2000 diketahui bahwa besarnya hutang komisi adalah sebesar Rp1.846.581.817,00, dimana dari jumlah tesebut sudah termaksud didalamnya hutang komisi Co-Broker sebesar Rp465.581.113,00.

    Berdasarkan catatan atas laporan keuangan Pemohon per 31 Desember 2000 dan 1999 diketahui bahwa dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual.

    Berdasarkan keterangan Pemohon metode akrual basis diterapkan sejak tahun buku 2000 dan seterusnya sedangkan sebelum tahun 2000 yang dipakai adalah metode cash basis.

    Berdasarkan bukti potongan PPh Pasal 23 diketahui bahwa atas komisi Co-Broker sebesar Rp465.581.113,00 Pemohon baru melakukan pemotongan PPh Pasal 23 di tahun 2001 yaitu pada saat dibayarkan.

    Pada metode akrual, pendapan ataupun biaya diakui pada saat atau dibebankan.

    Pada saat komisi Co-Broker dibebankan sebagai hutang di tahun 2000 seharusnya telah terutang PPh Pasal 23 meskipun belum dilakukan pembayaran.

    Karenya Majelis berkesimpulan, atas komisi Co-Broker sebesar Rp465.581.113,00 yang telah di catat oleh Pemohon sebagai hutang di tahun 2000 telah terutang PPh Pasal 23 dan harus dipotong PPh Pasal 23nya, sehigga koreksi Terbanding tetap dipertahankan.

    3. Koreksi objek PPh 23 atas pembayaran retur komisi kepada Dana Pensiun XXX sebesar Rp1.088.228.691,00

    Menurut Pihak Terbanding Atas Kasus Pengadilan Pajak :

    Berdasarkan laporan rugi laba terdapat pembayaran komisi kepada Dana Pensiun Bank XXX yang telah dibebankan sebagai biaya oleh Pemohon sebesar Rp1.088.228.691,00, namun belum dipotong PPh Pasal 23.

    Menurut Pihak Pemohon Atas Kasus Putusan Pengadilan Pajak :

    Pada saat membayar retur komisi pada Dana Pensiun Bank XXX Dua (Tahun 2001 dan tahun 2002), Pemohon telah memotong dan menyetor PPh Pasal 23 yang terutang.

    Komisi pada Dana Pensiun Bank XXX ini telah dibebankan di tahun 2000 namun realisasi pembayarannya baru dilakukan di tahun 2001 dan 2002 sehingga PPh Pasal 23 baru dipotong pada saat dibayarkan yaitu di tahun 2001 dan 2002 tersebut.

    Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :

    Berdasarkan penelitian atas data-data yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa koreksi retur komisi pada Dana Pensiun Bank XXX Dua muncul pada keputusan keberatan.

    Pada saat pemeriksaan Terbanding hanya melakukan koreksi atas komisi Co-Broker sebesar Rp465.581.113,00, namun berdasarkan laporan rugi laba terdapat pembayaran komisi kepada Dana Pensiun Bank XXX yang telah dibebankan sebagai biaya oleh Pemohon sebesar Rp1.088.228.691,00, sehingga peneliti keberatan menetapkan untuk minijau kembali koreksi komisi kepada Dana Pensiun Bank XXX menjadi sebesar Rp1.088.228.691,00.

    Berdasarkan penelitian atas laporan keuangan Pemohon Tahun 2000 terdapat beban komisi tahun 2000 sebesar Rp1.088.228.691,00.

    Berdasarkan keterangan Pemohon pembayaran atas komisi kepada Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut baru dilakukan di tahun 2001 dan 2002 dan hal tersebut terlihat dalam catatan laporan keuangan 31 Desember 2001 dan 2002, sehingga menurut Pemohon pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan saat pembayaran.

    Berdasarkan catatan atas laporan keuangan Pemohon per 31 Desember 2000 dan 1999 diketahui bahwa metode yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah akrual basic.

    Pada metode akrual, pendapatan ataupun biaya diakui pada saat dicatat atau dibebankan. Dalam persidangan terbukti ada dua (dua) lembar SSp untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas retur komisi kepada Dana Pensiun Bank XXX yaitu disertai bukti pemotongan PPh Pasal 23 masing-masing sebesar Rp24.521.119,00 dan Rp40.772.602,00, untuk jasa perantara sebesar Rp408.685.325 + Rp679.543.366,00 = Rp1.088.228.691,00.

    Karenanya Majelis berkisimpulan sesuai dengan metode akrual basis yang digunakan oleh Pemohon atas komisi kepada Dana Pensiun Bank XXX yang telah dibebankan oleh Pemohon di tahun 2000 telah terutang PPh Pasal 23 di tahun 2000 meskipun belum dilakukan pembayaran.

    Karenanya Majelis berkesimpulan, atas retur komisi Dana Pensiun Bank XXX sebesar Rp1.088.228.691,00 yang telah dibebankan di tahun 2000 telah terutang PPh Pasal 23 dan terus dipotong PPh Pasal 23nya di tahun 2000, karenanya koreksi Terbanding atas returkomisi kepada Dana Pensiun Bank XXX sudah benar dan tetap dipertahankan.