Ortax Forums PPN dan PPnBM PPn Perusda Batubara Reply-40688

  • priadiar4

    Member
    13 May 2013 at 3:25 pm
    Originaly posted by DonMorielo:

    Generasi ke III rekan priadi…iya sy td cm terpikir ama 2 UU tersebut, mkny mncba mmprtanyakan apakah bs berlaku UU No.42 Tahun 2009 klo sdh dipakai ketenteuan PKP2B 🙂

    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    __________________________________________________ _________________________________________
    29 November 2005

    SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR S – 1008/PJ.51/2005

    TENTANG

    KEWAJIBAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 23 Agustus 2005 perihal Permohonan Penegasan
    Perlakuan PPN atas PT. ABC dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

    1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan hal-hal pada intinya sebagai berikut :
    a. Dengan mengacu pada Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (fotokopi
    terlampir) antara Pemerintah dengan PT ABC (Kontraktor PKP2B generasi III), Saudara
    berpendapat bahwa kedudukan usaha pertambangan batubara yang Saudara jalankan tunduk
    kepada Undang-undang PPN Tahun 1994 dimana diwajibkan untuk melaporkan usahanya agar
    dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
    b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara meminta penegasan atas status dan
    kewajiban perpajakan PT ABC (lokasi tambang berada di wilayah Samarinda).

    2. Sesuai Pasal 14 angka 6 dokumen Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B)
    antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. ABC disebutkan bahwa dengan memperhatikan
    kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan
    pelaksanaannya, kontraktor berkewajiban untuk :
    a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
    b. memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena
    Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai
    dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya.
    c. memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan
    atas Barang-barang mewah, sebagaimana Pemungut Pajak berdasarkan Undang-undang
    Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya.
    d. kontraktor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
    atas impor atau pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang
    berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya
    terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
    e. dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak, maka
    kelebihan Pajak Masukan tersebut dikompensasikan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak
    berikutnya kecuali kelebihan pembayaran Pajak Masukan yang disebabkan ekspor dan/atau
    penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan permohonan
    pengembalian pada setiap Masa Pajak.

    3. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 19 September 1988 tentang
    ketentuan perpajakan dalam kontrak karya pertambangan, kontrak karya pertambangan hendaknya
    diberlakukan atau dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang
    diatur dalam kontrak karya diberlakukan secara khusus (lex specialis).

    4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
    a. ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku bagi PT ABC adalah Undang-undang Nomor
    11 tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya, kecuali diatur secara khusus dalam PKP2B.
    b. sesuai ketentuan dalam kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. ABC
    sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka PT. ABC wajib melaporkan usahanya
    untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan wajib memenuhi ketentuan perpajakan
    sejak ditandatanganinya kontrak tersebut.

    Demikian kami sampaikan.

    DIREKTUR,

    ttd.

    A. SJARIFUDDIN ALSAH