• megatronxxx

    Member
    14 May 2013 at 4:42 pm

    Di dalam SE-08/PJ.313/1995 memang jelas tertulis seperti jawaban rekan abdullah65, tetapi di dalam PER-70/PJ/2007 seperti dikutip :

    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER – 70/PJ/2007

    TENTANG

    JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
    PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
    SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Menimbang :

    a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk lebih menyederhanakan pelaksanaan
    pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan
    dengan penggunaan harta serta jenis jasa lain, perlu menetapkan jenis jasa yang termasuk dalam
    pengertian jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain
    sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
    (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
    Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    17 Tahun 2000;

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah
    diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
    Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46;
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
    10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
    Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253;
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
    Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
    SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
    TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
    UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

    Pasal 1

    (1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa
    yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
    bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang
    ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau
    bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan
    penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar.
    (2) Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah
    dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

    Pasal 2

    Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak
    Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku tidak
    dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

    Pasal 3

    Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
    penggunaan harta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

    Pasal 4

    Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

    Pasal 5

    (1) Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau
    lampiran II kolom (3) dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
    penggunaan harta atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
    (2) Khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering, Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase
    sebagaimana tercantum dalam lampiran II kolom (3) dikalikan dengan jumlah nilai imbalan jasa dan
    nilai pengadaan material/barang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Pasal 6

    Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :
    1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan
    Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7
    Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 17 tahun 2000;
    2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23
    atas Persewaan Alat Angkutan Darat;
    3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas
    Perusahaan Periklanan;
    4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan,
    yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
    dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

    Pasal 7

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
    penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 9 April 2007
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK

    ttd.

    DARMIN NASUTION
    NIP 130605098

    Bukan kah sudah dicabut rekan ?