• priadiar4

    Member
    13 May 2013 at 11:16 am
    Originaly posted by ksusanto:

    kalau dulu tidak salah, perusahaan pengangkutan semua yang ber "plat kuning" tidak dikenakan pph 23. biasanya sangat jarang/tidak ada kontrak tentang perlakuan barang secara kusus.

    sedangkan jika perusahaan pengangkutan yang adalah "plat hitam" dilakukan berdasarkan kontrak / mengenai cara pengangkutan secara kusus, tipe kusus, spesifikasi kusus maka dikenakan PPh 23 atas sewa.

    mohon koreksinya rekan

    plat kuning terkait PPN rekan..
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    __________________________________________________ __________________________________________
    16 November 2010

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE – 119/PJ/2010

    TENTANG

    PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa angkutan
    umum di jalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa
    di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
    diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
    berikut :

    1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
    Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa jenis jasa yang
    tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa angkutan umum
    di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan
    dari jasa angkutan udara luar negeri.

    2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003
    tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan
    Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006, bahwa
    yang dimaksud dengan Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan motor yang dipergunakan untuk
    kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran
    baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan
    dasar kuning dan tulisan hitam.

    3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2, dengan ini ditegaskan bahwa
    penyerahan jasa Angkutan Umum dijalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum tidak
    dikenai Pajak Pertambahan Nilai sepanjang menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor
    kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, termasuk penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan
    dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum yang bersifat charter atau sewa.

    Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, serta disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara
    masing-masing.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 16 November 2010
    Direktur Jenderal,

    ttd.

    Mochamad Tjiptardjo
    NIP 195104281975121002

    Tembusan :
    1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
    2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
    3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.