bagaimana jika penyetoran yg dilakukan pemotong pajak terlambat / melebihi ketentuan (PMK NO. 187/PMK.03/2008 Pasal 5),sanksinya apa? siapa yg dikenakan sanksi,pemberi jasa / penerima jasa?dasar hukumnya apa?
ISSN : 1978-5844
MITRA RESMI DJP
Terdaftar dan diawasi oleh DJP
- Copyright 2021 PT INTEGRAL DATA PRIMA