• aji_21

    Member
    14 May 2009 at 12:15 am
    Originaly posted by yanti88:

    jd aturan pelaksaan dr pmk diterbitkan dalam bentuk peraturan dirjen pajak ya pak? maaf saya belum begitu paham

    jadi walaupun ada aturan yg lebih baru selama belum ada kata2 mencabut peraturan lama >>> peraturan lama tetap digunakan?

    takutnya bentrok aja karna yg lebih baru kan pmk 252/2008 sedangkan di pmk itu tidak dijelaskan spt per 15/2006

    Ada beberapa Azas hukum, antara lain :
    a. Lex Superior Derograt Lex Inferior. (Aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan rendah).
    b. Lex Specialis Derograt Legi Generalis (Aturan khusus mengsampingkan aturan umum).
    c. Lex Anterior Derograt Legi Posterior. (Aturan terkini mengsampingkan aturan terdahulu).

    Hirarki PMK lebih tinggi dari PER DJP selain itu PMK 252/2008 lebih baru dari PER 15/PJ/2006. Mungkin untuk kasus ini Azas Lex Superior Derograt Lex Inferior atau Lex Anterior Derograt Legi Posterior lebih tepat untuk digunakan.

    Jadi Acuan untuk Pelaksanaan PPh Pasal 21 adalah PMK 252/2008. Namun karena PMK tersebut belum mengakomodir seluruh kondisi maka aturan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan tetap dapat digunakan.

    Administrasi Perpajakan kita memang tidak jelas, banyak kesimpangsiuran. Mungkin yang ngerti hukum bisa lebih menjelaskan….