• suyanto99

    Member
    7 November 2012 at 4:51 pm

    Menurut saya akan sia-sia saja apabila ternyata tetap diajukan banding ke Pengadilan Pajak. Coba rekan shasty merujuk kepada UU PPN Pasal 13 pasal 5 yang berbunyi :
    Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak
    dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
    Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak
    atau Jasa Kena Pajak;
    a.
    Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
    Jasa Kena Pajak;
    b.
    c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
    d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
    e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
    f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
    g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

    Kemudian untuk sanksinya coba merujuk pada pasal 14 UU KUP yang berbunyi :
    (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
    Tagihan Pajak apabila:
    a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau
    kurang dibayar;
    b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan
    pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis
    dan/atau salah hitung;
    c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
    denda dan/atau bunga;
    d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
    Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur
    pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat
    waktu;
    e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
    Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur
    pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 13 ayat (5)
    Undang-Undang Pajak
    Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
    1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak
    Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
    2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
    huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak
    Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
    dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha
    Kena Pajak pedagang eceran;
    f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak

    Dari kutipan kedua peraturan diatas, yang dikoreksi oleh DJP sudah tepat.
    Kalaupun rekan mengajukan Banding maka kedua dasar peraturan tersebut akan digunakan oleh DJP yang jelas-jelas akan merugikan posisi rekan Shasty.
    Tapi tidak ada salahnya bila rekan Shasty ingin mencoba.
    Salam ORTax…