• junjungansitohang

    Member
    20 October 2012 at 11:54 am

    Terutangnya PPn untuk Badan yang yang melakukan penyerahan BKP adalah di- tempat kedudukannya atau di-tempat kegiatan usahanya

    Sehingga di kedua tempat tersebut PKP tersebut dapat dikukuhkan baik di tempat kedudukannya atau di-tempat kegiatan usahanya atau dapat dikeduanya…

    Kasus diatas: Balikpapan tempat dikukuhkan (asumsi), sehingga pembuatan/penandatanganan FP di Jakarta tidak sesuai dengan tempat pengukuhannya…

    Pasal 5 (3) Per 65/2010

    Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak cacat.

    Salam