Ortax Forums PPh Badan Sumbangan Reply-34504

  • khidir

    Member
    21 September 2012 at 10:40 am
    Originaly posted by sitirahmaniez:

    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER – 15/PJ/2012

    TENTANG

    PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG
    BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH
    YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
    ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
    YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Menimbang :

    a. bahwa dalam rangka mengakomodasi badan/lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
    pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat
    dikurangkan dari penghasilan bruto;
    b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama
    Nomor 43 Tahun 2012 tentang Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai
    Lembaga yang Sah Menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu di Indonesia;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
    PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang
    Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat
    Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4893);
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya
    Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
    3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau
    Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
    4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan
    Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang
    Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
    5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau
    Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang
    Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dan Penghasilan Bruto;

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan :

    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH
    YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG
    DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

    Pasal I

    Mengubah Lampiran dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 5 dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal
    Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang
    Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan
    dari Penghasilan Bruto, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagai berikut:

    Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat
    dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

    1. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari
    2001;

    2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
    a. LAZ Dompet Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001
    tanggal 8 Oktober 2001;
    b. LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001
    tanggal 8 Oktober 2001;
    c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001
    tanggal 8 Oktober2001;
    d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun
    2001 tanggal 7 November 2001;
    e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 523 Tahun
    2001 tanggal 10 Desember 2001;
    f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001
    tanggal 27 Desember 2001;
    g. LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal
    31 Desember2001;
    h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan
    Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002;
    i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406
    Tahun 2002 tanggal 7 September 2002;
    j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 407
    Tahun 2002 tanggal 17 September 2002;
    k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor
    445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002;
    l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002
    tanggal 28 November 2002;
    m. LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004
    tanggal 24 Mei 2004;
    n. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor
    410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004;
    o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun
    2007 tanggal 7 Mei 2007;

    3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
    a. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457 Tahun 2002 tanggal
    21 November 2002;
    b. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun
    2005 tanggal 16 Februari 2006;
    c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri
    Agama Nomor 498 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006;

    4. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
    Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal
    15 Juli 2011;

    5. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) berdasarkan Keputusan
    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tanggal
    15 Maret 2012.

    Pasal II

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 11 Juni 2012
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK

    ttd

    A. FUAD RAHMANY
    NIP 195411111981121001

    untuk memastikan, Kakak… dari daftar PER Dirjen tersebut tdk disebutkan Palang Merah Indonesia, maka biaya donor darah yg diadakan sebagai non deductible….