• ferdiandsutanto

    Member
    28 August 2012 at 7:24 am

    Selamat Pagi rekan-rekan semuanya,

    ada yang ingin saya tanyakan mengenai Hak Pemungutan PPN.
    saya membeli bahan bakar berupa solar kepada perusahaan Non Pertaminah.
    sebutlah nama perusahaan tersebut PT. C.
    PT. C tersebut dimiliki oleh direktur yang bernama ABA (bukan nama asli).
    Direktur tersebut memiliki sebuah perusahaan juga yang bergerak dibidang perdagangan bahan bangunan, namanya PT. D.

    ketika saya membeli Bahan Bakar dari PT. C dan mendapatkan tagihan atas pembellian yang dilakukan, perusahaan tersebut melampirkan Faktur Pajak. secara spontan saya meminta perusahaan tersebut SPPKP(prosedur perusahaan) hanya sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki Hak untuk melakukan pungutan atas PPN.
    ternyata PT. C tersebut SPPKP masih belum ada.
    saya pun spontan untuk tidak mau dipungut PPN atas pembelian saya.

    kemudian Direktur ABA keesokannya memberikan saya Faktur Pajak namun dengan NPWP dan SPPKP dari PT. D.

    yang menjadi pertanyaan saya, apakah bisa demikian?
    apakah perusahaan bahan bangunan berhak menerbitkan Faktur Pajak atas pembelian Bahan Bakar Solar?

    mohon pencerahannya.