• Nafad

    Member
    16 May 2013 at 11:59 am
    Originaly posted by fredyhar:

    lha kalau kami punya orderan jasa daro wapu bumn tsb. pph pasal 23nya kan seharusnya dia yang motong dan setor, saya tinggal dikasih bukti potong pph 23…

    betul..

    Originaly posted by fredyhar:

    ini bumn tersebut yang minta kita mbayarkan pph 23nya pakai ssp yang isinya npwp rekanan… apakah begitu rekan mohon pencerahan?

    setahu sy mekanisme pemotongan PPh 23 tetap sama baik untuk WAPU maupun non WAPU. jadi yang melakukan pemotongan seharusnya memberikan bukti potong, bukan memberikan SSP.

    CMIIW