• bayem

    Member
    11 July 2012 at 12:52 pm
    Originaly posted by yuniffer:

    Pertama, lihat dulu batasan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 huruf b angka 2 yaitu "jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean". artinya (as discussed with fiscus) pengerjaan konstruksi diluar negeri oleh WPDN tapi ada beberapa hal yang dikerjakan di Indonesia (drafting, pengujian material) yang melekat dengan pelaksanaan konstruksi di LN. Jika tidak memenuhi unsur batasan ini (tidak ada kaitannya pekerjaan konstruksi WP di LN maka bukan ekspor).

    jadi kan pelaksanaan jasanya dilakukan di luar negeri. dan pemanfaatnnya juga dilakukan diluar negeri. agak tidak singkron dengan penjelasan bapak bahwa ekskpor JKP itu adalah jasa yang dilakukan di indonesia dan pemanfaatannya dilakukan diluar negeri. untuk jasa lain seperti maklon, jasa perbaikan, jasa perencanaan konstruksi itu udah jelas jasa dapat dilakukan di indonesia. nah, untuk jasa pelaksanaan konstruksi pastinya jasanya dilakukan di luar negeri.

    Originaly posted by yuniffer:

    Contohnya: X Corp merupakan pelaksanaan konstruksi Twin Bridge di Singapore, meminta PT A untuk membuat drafting pengerjaan konstruksi tersebut. PT A mengerjakan drafting tersebut di Indonesia dan dikirmkan ke singapore melalui jasa ekspedisi. Atas penyerahan jasa tersbut termasuk kategori Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana disebutkan PMK 70/2010 karena tidak memenuhi batasan Pasal 3 huruf b angka 2.

    nah kalo yang ini kan masih bisa kita masukkan sebagai bagian dari jasa perencanaan konstruksi.