• priadiar4

    Member
    2 July 2012 at 1:36 pm
    Originaly posted by edisuryadi2:

    Lho, kok bisa ???
    Originaly posted by priadiar4:
    Tidak perlu, kan pake Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Ini Undang – Undang kenapa bisa direvisi dengan PMK rekan, lagi pula kenapa harus minta dari DPR ????

    perihal perubahan PTKP,
    Pasal 7

    (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
    a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri
    Wajib Pajak orang pribadi;
    b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
    Pajak yang kawin;
    c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
    d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
    (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
    (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.