• hanif

    Member
    14 March 2012 at 2:51 pm
    Originaly posted by adri87:

    Kami punya beberapa perusahaan,
    contoh:
    perusahaan A adalah perusahaan yg sering ikut tender;
    perusahaan B yang menjalankan usaha distributor yg tidak ikut tender;

    perusahaan A sering lebih bayar karena menjual barang ke bendahara pemerintah (selalu dipotong langsung 10%) kan susah restitusi, supaya lebih bayar per. A tidak menjadi besar maka kami menggunakan perusahaan B untuk pengadaan barang dan jasa kena pajak sehingga PPN Masukannya kami kreditkan di perusahaan B. Kalau barang tidak ada masalah karena kami memindahkan dengan harga yg sama. Tapi kalau Jasa yg kena PPN boleh dan aman tidak PPN Masukannya masuk ke Perusahaan B sedangkan pembebanan biaya jasanya dibebankan ke Per. A.

    Mohon Tanggapannya Rekan2
    thanks

    sangat tidak aman.
    Sebagai perbandingan saja, penyerahan antar cabang yang tidak ada pemusatan saja harus diperhitungkan PPNnya. Apalagi dengan perusahaan berbeda.
    Disamping itu, dalam kasus ini berarti ada hubungan istimewa antara PT. A dan PT B yang tengarai melakukan transfer pricing. Wah ribet deh.

    Menurut saya, Bila PT. A adalah perusahaan yang mayoritas transaksinya dengan badan pemerintah, adalah hal yang biasa bila PPN mereka dalam posisi LB dab mengajukan restitusi.

    Salam