• j0hn

    Member
    13 February 2012 at 8:35 am
    Originaly posted by ktfd:

    pertanyaan bagi bung john:
    1. apa bung john tidak merasa terusik/terganggu dgn kasus seperti ini? apa tidak aneh
    dan mencurigakan? terlepas dr ketidaktahuan kita secara rinci…

    makanya saya mempertanyakan ke rekan kobochan dengan pertanyaan ini rekan :

    Originaly posted by j0hn:

    Pertanyaan saya ke rekan kobochan, apakah si pemeriksa itu minta semacam fee diluar yang 31rb tsb?

    Originaly posted by ktfd:

    2. apa bung john juga mengalami hal demikian dalam menjalankan tugas "lebih bayar"?
    artinya mendapat "wejangan" utk tidak membayar lb tsb, malahan kb jika bisa…
    mohon pendapat dan sharingnya jika berkenan…

    pernah pak, malah lebih bayarnya Rp300.000,- waktu itu belum ada ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan. wp-nya datang ke saya konsultasi mengenai pemeriksaan. saya jawab apa adanya, pertanyaan saya hanya satu ke wp tersebut, "bapak yakin ga ada lagi penghasilan yang belum dilaporkan", jawabnya "demi Alloh Pak, itu sudah seluruhnya penghasilan saya. saya maunya ga usah diperiksa pak, biarlah itu untuk negara aja asal saya ga diperiksa". trus saya bilang, "Ok, pak. kalau bapak memang sudah jujur, 300rb itu adalah hak bapak. ikutin aja apa maunya pemeriksa. kalau bapak merasa ada yang mengada2 dari si pemeriksa, bapak bisa konsultasi ke saya, nanti saya tanyakan apa maunya si pemeriksa."
    ternyata sampai dengan akhir pemeriksaan, memang benar, lebih bayarnya tetap Rp300.000,-. dan duitnya pun langsung saya transfer ke rekening si wp. si wp mengucapkan terima kasih dan sempat memberi imbalan. saya bilang aja ke si wp, "pak, kalau mau kasih imbalan buat apa pak, bagi saya itu melanggar kode etik, tapi kalau bapak memang mau mengikhlaskannya untuk negara, setorkan aja lagi ke bank, pake ssp, terserah mau setor apa kek, tar juga duit itu sampai ke saya (melalui gaji)".

    kasus rekan kobochan ini kan sudah terbit skpkb, lantas gimana lagi pak, ya mengajukan keberatanlah atau mengajukan pembatalan skp yang tidak benar. bila ga puas lagi, ya ke pengadilan pajak.