• cantikindah

    Member
    7 February 2012 at 9:54 am

    Dear teman-teman,

    Untuk bukti pemotongan pph pasal 23, 15, 4(2) final dan pasal yang lain, yang kita terbitkan , apakah boleh ditandatangani selain direksi/direktur ?
    di peraturan pajak nomor berapakah ada pengaturan soal masalah siapa saja yang boleh mentandatangani bukti potong? thks