• ktfd

    Member
    10 February 2012 at 9:56 am
    Originaly posted by simonalim:

    Originaly posted by begawan5060:
    Contoh kasus :
    PKP. A jual BKP ke si B. Dan si B telah membayar PPN dan menerima FP, tetapi PKP A tidak pernah melapor/menyetor PPN tsb dan sekaligus tidak dapat ditagih.
    Menurut saya berdasarkan UU dan PP 1/2012 tdk bisa dikenakan Tanggung Renteng kpd B. Karena dpt membuktikan telah melakukan pembayaran pajak kpd penjual.

    rekan simon, sangat setuju jika merujuk uu.
    sayangnya, dalam pp diberi "kesempatan/kelonggaran" berupa:
    penjual "tidak setor/lapor", dengan analisis:
    memenuhi syarat ps 4 (2) (a), meskipun tidak memenuhi ps 4 (2) (b) (pembeli punya
    bukti), karena dalam pp tsb digunakan kata "atau", sehingga dapat menjadikan alasan/
    dasar bagi fiskus utk berkata "krn penjual tak tertagih (meskipun kenyataannya sedang
    dlm proses penagihan… mungkin), maka pembeli kena tanggung renteng".

    memang terkesan mengada-ada dan dibuat-buat, namun bukankah kita harus mengartikan
    demikian mengingat masih banyak "oknum" fiskus yg berprinsip "mengamankan pemasukan
    uang negara bagaimanapun cara dan prakteknya meskipun secara haram"…

    jika tidak diartikan demikian, maka pertanyaanya: mengapa kok diganti2 segala dari
    "dan" jadi "atau"???

    salam.