• Simonalim

    Member
    9 February 2012 at 1:03 am

    UU PPN:
    Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

    PP:
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau UU di atas tidak diberlakukan dalam hal:
    a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
    b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

    Mencoba berpendapat Pak Begawan:
    UU menggunakan syarat kumulatif sedangkan PP menyatakan bila salah satu syarat terpenuhi maka Tanggung Renteng tdk dpt diterapkan/dipenuhi. Sepertinya tidak ada perbedaan.

    Originaly posted by begawan5060:

    Pembeli BKP tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran PPN, terus dikenai tanggung renteng dengan dasar Pasal 4 ayat (2) huruf b PP 1/2012 :
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
    b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

    Tapi seandainya Pembeli dapat menunjukan:
    a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa
    atau menunjukkan bahwa PPN tsb telah dibayar oleh Penjual, maka seharusnya tidak dpt diterapkan Tangung Renteng PP 1/2012, karena salah satu syarat dari "atau" telah terpenuhi.

    Mohon koreksinya..