• begawan5060

    Member
    8 February 2012 at 6:51 pm
    Originaly posted by prima07:

    hendaknya aturan tsb dipahami dari sisi prosedural. Pertanggungjawaban pembayaran PPN diuji dulu pada sisi penjual, jika tidak bisa, maka pembuktian oleh si pembeli.

    Itu beradasarkan Ps 16F UU PPN, meskipun pada kenyataannya dilanggar…

    Pembeli BKP tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran PPN, terus dikenai tanggung renteng dengan dasar Pasal 4 ayat (2) huruf b PP 1/2012 :
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
    b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

    Kalau dibenarkan oleh peraturan apakah melanggar prosedur?