• hanif

    Member
    2 January 2012 at 2:26 pm
    Originaly posted by j0hn:

    saya pribadi tidak pernah memusingkan target penerimaan pajak yang "dibebankan" ke saya.jadi buat apa ngejar target.

    Syukurlah bila benar begitu.
    Dengan demikian, saya yakin anda tidak akan melakukan cara2 yang tidak elegan agar target terpenuhi dan renumerasi diterima.
    Saya selalu berdoa agar sikap anda ini terpelihara dan anda senantiasa berada dalam lindungan-NYA. Amiiin.

    Originaly posted by j0hn:

    target saya hanyalah memastikan SPT sudah benar.

    Sehubungan dengan statement ini, pernahkah anda memberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh OP yang disampaikan PNS yang semata-mata memperoleh penghasilan sebagai PNS rata2 berada dalam keadaan atau posisi LB yang disebabkan cara perhitungan PPh 21 oleh bendaharawan pemerintah (termasuk yang ada DJP sendiri) yang tidak pas.
    Apalagi bila form 1721-A2 nya diisi menggunakan aplikasi perhitungan PPh 21 bendaharawan yang diupload di situs http://www.pajak.go.id untuk bendaharawan pemerintah yang 100% saya jamin pasti Lebih potong PPh 21 nya.

    Satu pertanyaan lagi tentang ketentuan ini :
    Pasal 36
    (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
    a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

    Penjelasan
    Pasal 36

    Ayat (1)

    Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

    Demikian juga, atas Surat Tagihain Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

    Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mernbatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

    Apakah benar bahwa pengajuan permohonan pengurangan atau penghpusan sanksi administrasi yang diatur di dalam pasal 36 A UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP hanya dapat diajukan bila petugas yang khilaf?. Sementara, bila WP yang khilaf, permohonan akan ditolak?

    Terima kasih atas tanggapannya…

    Salam