• vernuz

    Member
    11 November 2011 at 3:46 pm
    Originaly posted by ktfd:

    rekan vernuz, ada istilah "lex specialis derogat legi generali", yang artinya: (kyk kotbah aje… he3…)
    jk ada aturan yg lebih spesifik mengatur, mk aturan yg lebih umum hrs dikalahkan.
    jd krn kita mengakui/mencatat pajak, mk mau ndak mau ya pake aturan pajak, tentunya
    disesuaikan dgn aturan akuntansi/psak krn pembukuan hrs ikut psak bukan…
    salam.

    Originaly posted by hanif:

    Bukankah pajak tidak menggunakan asumsi asumsi accrual murni ini?

    Ketika ketentuan pajak tidak menyatakan bahwa pada saat diakui sebagai beban dan hutang tersebut belum ada kewajiban untuk melakukan pemotongan, apa dasar bagi akuntansi untuk mengklaim bahwa kewajiban itu sudah ada dan harus diakui?

    Salam

    Menurut Penjelasan Psl 17, PP 94 thn 2010 :

    “Pada dasarnya saat pengakuan biaya dan penghasilan dilakukan secara taat asas berdasarkan prinsip akuntansi tentang pengaitan biaya dengan penghasilan (matching of costs againts revenues).
    Namun, dalam hal-hal tertentu karena kebijakan Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak dapat mengatur saat pengakuan penghasilan dan biaya yang berbeda.
    Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal tertentu” antara lain:
    a. saat pengakuan penghasilan bank berupa bunga kredit non performing loan dalam rangka menunjang percepatan proses restrukturisasi perbankan sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
    atau
    b. saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi Wajib Pajak karena adanya perubahan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

    Krn pajak tdk menggunakan asumsi accrual murni maka fungsi itu diserahkan sepenuhnya kpd PSAK, shgga akuntansi mempunyai dasar utk mengklaim kewajiban itu sdh ada dan harus diakui (dijurnal) berdasarkan asumsi accrual tsb dan fungsi jurnal sbg analisis (menganalisa transaksi utk pemostingan) dan informatif (memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas).

    mohon pencerahannya

    salam