• hanif

    Member
    31 July 2011 at 5:20 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Bukankah jasa teknik yang dilakukan OP memenuhi ketentuan sebagai objek pemotongan PPh Ps 23 dan sekaligus memenuhi ketentuan sebagai objek pemotongan PPh Ps 21?
    Dengan kata lain, menjadi "rebutan" kedua pasal tsb, karena tidak tercantum kata-kata "selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21"

    mungkin cara membaca kita agak berbeda ya. Susunan kalimat lengkapnya kan begini :

    imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

    Karena pengaturannya diletakkan dalam satu kalimat dengan pemisahan setiap kata dilakukan menggunakan tanda koma, saya membacanya seperti ini :

    imbalan sehubungan dengan :
    jasa teknik selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
    jasa manajemen selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
    jasa konstruksi selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
    jasa konsultan selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

    Dengan demikian, bila jasa2 tersebut sudah dipotong PPh 21, tidak lagi dikenai PPh Pasal 23.
    Contoh yang paling ekstrim barangkali adalah jasa konsultan yang dilakukan oleh WP OP adalah objek PPh Pasal 21 sebagaimana diatur di dalam PER No. 31 Tahun 2009 berikut :
    Pasal 3

    Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

    a pegawai;
    b penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
    c bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
    1 tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, [b]arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; [/b]

    mengapa jasa arsitek yang sama2 kita ketahui merupakan salah satu jasa konstruksi tapi dikenai PPh Pasal 21?. Sebabnya adalah karena yang bersangkutan saat menerima penghasilan berstatus sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, bukan sebagai pengusaha konstruksi.

    Demikian….
    Mohon koreksinya…

    Salam