• hanif

    Member
    31 July 2011 at 5:02 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Kontradiksinya di mana rekan Hanif? Pernyataan saya memang agak menggantung, tetapi maksudnya persis seperti yang dinyatakan oleh rekan Fadhil..

    menggantung gimana?
    he he he

    sebagaimana pada postingan sebelumnya, pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi maupun non konstruksi, punya ijin/ sertifikat atau tidak punya ijin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi adalah objek PPh Pasal 4 ayat 2, kecuali yang diatur di dalam PMK 244 Tahun 2008.
    Artinya, ketika pekerjaan konstruksi seperti jasa perawatan/ pemeliharaan bangunan melalui pengecatan yang dilakukan oleh pengusaha non konstruksi yang tidak punya ijin atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi adalah objek PPh Pasal 23.
    Bukan begitu…?.
    Lalu, kenapa ketika yang melakukan pekerjaan konstruksi yang dalam hal ini jasa pengecatan adalah OP yang bukan pengusaha konstruksi dan tidak punya ijin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi karena hanya jualan cat, aturannya beralih ke PPh Pasal 21?.

    Selanjutnya rekan begawan…bilang bahwa PMK-244 diberlakukan terhadap wp badan.
    bila memang demikian halnya, berarti pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha non konstruksi yang tidak punya ijin / sertifikat sebagai pengusaha konstruksi akan dikenakan PPh 23 sebagaimana ditentukan di dalam PMK 244 adalah bila pengusaha tersebut adalah WP OP?

    Mohon pencerahannya…

    Salam