• begawan5060

    Member
    31 July 2011 at 1:24 pm
    Originaly posted by simonalim:

    Saya setuju Pelaksanaan PP 51 untuk membangun.
    Sedangkan perawatan tidak termasuk PP 51 ini sehingga bukan objek PPh Final dan bila dilakukan oleh WP yg memiliki ijin/sertifikasi konstruksi maka bukan objek PPh 23 atas jasa lainnya.

    Saya sependapat dengan pemahaman rekan Simon…, karena dalam PP 51/2008 memang tidak ada kata-kata "perawatan"

    Seperti saya tuliskan sebelumnya, seperti ini :

    Originaly posted by begawan5060:

    Yang jelas, tidak dikenai pemotongan PPh Ps 23..
    Dalam list PMK-244, terdapat dua jenis "jasa konstruksi", yaitu :
    1. Jasa instalasi/pemasangan; ini merupakan "bagian dari pekerjaan konstruksi" dan memenuhi batasan layanan kontruksi sebagaimana dimaksud PP 51/2008, dengan demikian dikenai PPh Ps 4(2)

    2. Jasa Perawatan bangunan; apakah termasuk jasa layanan kontruksi atau bukan, masih belum jelas karena batasan layanan kontruksi sebagaimana dimaksud PP 51/2008, tidak menyebutkan…
    Tidak seperti ketentuan sebelumnya yang secara jelas menyebutkan bahwa layanan kontruksi adalah (bla, bla, bla), termasuk perawatannya.
    Namun demikian, menurut saya pribadi, Jasa Perawatan bangunan termasuk dalam pengertian jasa konstruksi, sehingga dikenai PPh Ps 4(2)

    Pilihan saya tersebut, berdasarkan "historisnya" yaitu dalam Lamp. II PER-178/PJ/2006 :
    Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk :
    – Jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan bangunan;
    – Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel ;
    – Iklan
    Sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.