• hanif

    Member
    30 July 2011 at 5:18 pm
    Originaly posted by fadhilrachman:

    maksudnya yang tidak memiliki SIUJK atau yang bagaimana rekan hanif ?

    Originaly posted by begawan5060:

    Kok bisa? Lagian WP OP yg bukan pengusaha itu yang bagaimana?
    Coba baca kembali statemen rekan Hanif, tambahan dari saya dan rekan Fadhil, sama sekali tidak merubah pengertian..

    Jadi gini :
    Pasal 2 PP No. 51 Tahun 2008 menyatakan :
    Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

    Menurut saya, pasal ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa yang dikenakan PPh Final adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

    Kemudian, di dalam Pasal 1 angka 8 PP tersebut dinyatakan bahwa :
    Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

    Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 ini, setiap pengusaha, baik OP maupun badan, dianggap merupakan pengusaha konstruksi ketika ia menyediakan layanan jasa konstruksi, walaupun belum memiliki ijin atau sertifikasi atau ijin sebagai pengusaha konstruksi. Hal ini juga di dukung dengan adanya tarif PPh untuk jasa konstruksi bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

    Dengan demikian, kata kunci untuk menentukan apakah sebuah pekerjaan konstruksi dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas layananan jasa konstruksi berdasarkan PP No. 51 Tahun 2008 adalah bahwa penyedia jasa adalah PENGUSAHA.
    Untuk WP Badan, pengertian pengusaha ini identik dengan ijin dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini tidak otomatis berlaku pada WP OP. Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan konstruksi belum tentu disebut sebagai pengusaha konstruksi. Orang Pribadi baru disebut sebagai pengusaha konstruksi apabila ia memiliki usaha atau pekerjaan bebas dibidang layanan jasa atau pekerjaan konstruksi. Usaha atau pekerjaan bebas yang dilaksanakan oleh OP akan terlihat dari dokumen usaha atau pekerjaan bebas yang dimiliki oleh OP tersebut.

    Sebagai contoh, ketika ada seorang mahasiswa arsitektur tingkat akhir diminta oleh perusahaan tempat ia mengambil data atau diminta oleh perusahaan kenalannya untuk membuat desain gedung yang akan mereka buat, akan lebih pas merupakan objek PPh Pasal 21 dibanding objek PPh Pasal 4 ayat 2. Sebab, si mahasiswa dalam hal ini tidak atau belum memiliki usaha atau pekerjaan bebas sebagai perancang pembuatan gedung atau bangunan. Hanya sekedar memberian jasa dalam pembuatan gambar dengan status bukan pegawai dari pengguna jasa.

    to be continued….