• ingintahupajak

    Member
    19 July 2011 at 7:25 pm
    Originaly posted by hanif:

    Defenisi ini produknya DJP ato pemerintah?
    Apakah sama antara DJP dengan pemerintah?

    Saya ralat Pak, memang berbeda, terima kasih koreksinya 😀
    Lalu pendapat yang ini bagaimana Pak?

    Originaly posted by ingintahupajak:

    Jika memang seperti, trus buat apa dibuat definisi pekerjaan konstruksi?

    Originaly posted by mahendra:

    mantab, alasan saya bertanya Lex superior derogat legi inferior ialah untuk hal ini juga.. kalau tidak salah LPJK itu berdasarkan mandat ya? apakah bisa mematahkan PP ?

    Apalagi definisi ini ada di PP yang levelnya dibawah UU & Perpu.

    Mohon pencerahannya.