• ingintahupajak

    Member
    19 July 2011 at 2:51 pm
    Originaly posted by hanif:

    rekan ingintahu…lupa ya, bahwa yang melakukan sertifikasi atas kualifikasi pengusaha konstruksi dalah LPJK?

    Tentu saja ingat rekan.

    Namun saya tetap berpendapat bahwa untuk pengenaan pajak, kita tetap melihat definisi yang memang dikeluarkan oleh DJP itu sendiri.
    LPJK HANYA berwenang untuk penentuan kualifikasi usaha jasa konstruksi, dimana atas kualifikasi itu dipakai sebagai penentuan tarif PPh 4(2) untuk memudahkan pengenaan pajak.
    Saya sangat menyadari dalam ruang lingkup konstruksi pasti meliputi jasa instalasi, pemeliharan maupun perbaikan, tapi yang menjadi objek pemotongan PPh 4(2) hanyalah atas definisi pekerjaan konstruksi sesuai PP 51/2008. Dimana pengenaan tarifnya ditentukan dari dokumen kualifikasi LPJK. Di luar itu, masuk omzet
    Definisi :
    3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
    pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal,
    dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
    bentuk fisik lain.
    4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli
    yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
    bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
    5. Pelaksunaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli
    yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya
    untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk
    di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model
    penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and
    construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
    6. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang
    profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan
    sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

    Sekian 🙂