• hanif

    Member
    5 June 2011 at 12:46 am
    Originaly posted by junjungansitohang:

    tentu saja dapat dijadikan pengurang ph. bruto rekan hanif…

    lho tadi ayat jurnalnya kan gini :

    bagi Penjual barang/jasa
    BIaya penjualan………..xxx…..(d)
    kas/bank/hutang …………..xxx.(K)

    Bagi pembeli barang/penerima jasa
    kas/bank/piutang lain……………..xxx….(D)
    Pendapatan lain/Hadiah…………..xxx……(K)

    gimana naroknya sebagai pengurang penjualan bersih.
    Sebab, akun biaya penjualan letaknya lazim dalam kelompok biaya operasional/ usaha.

    Originaly posted by junjungansitohang:

    namun kaitannya dengan peletakan disc. tersebut ada di dalam atau ada diluar FP menimbulkan konsekuensi pajak yang berbeda pula rekan hanif..

    sangat setuju dengan statement ini.
    Sebab, bila diskon tersebut dicantumkan dalam FP akan mengurangi jumlah DPP.
    Hal ini juga akan nampak di dalam Lap laba rugi bahwa diskon tersebut akan mengurangi penjualan bruto.

    Kembali ke SE tadi, bukankah tidak disebutkan bahwa indikatornya dicantumkan atau tidak dicantumkan di dalam FP?

    5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
    a. Sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh;
    b. Namun jika potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan imbalan yang mengurangi kewajiban pelanggan termasuk dalam pengertian hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dengan demikian potongan harga dan insentif penjualan dimaksud adalah merupakan objek PPh Pasal 21 jika diterima oleh WP Dalam Negeri Orang Pribadi, atau objek PPh Pasal 23 jika diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau objek PPh Pasal
    26 jika diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.

    Salam