• aji_21

    Member
    1 May 2009 at 10:46 am

    Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus
    menentukan tindak lanjut pemeriksaan tersebut.
    h. Apabila jangka waktu pemeriksaan telah melewati jangka waktu maksimal setelah
    perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tetapi pemeriksaan belum dapat diselesaikan,
    maka Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus menentukan tindak lanjut pemeriksaan
    tersebut.
    i. Tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dilakukan
    dengan cara :
    1) menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan temuan pemeriksaan setelah
    terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
    (SPHP) dan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib
    Pajak;
    2) ditingkatkan ke Pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat indikasi tindak
    pidana di bidang perpajakan;atau
    3) membuat laporan pemeriksaan sumir berdasarkan pertimbangan Kepala Unit
    Pelaksana Pemeriksaan.

    F. Pelaksanaan Pemeriksaan
    Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan
    Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

    F.1. Persiapan Pemeriksaan
    1. Persiapan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak
    sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan.
    2. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus membentuk susunan tim Pemeriksa Pajak,
    yang terdiri dari Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim dengan memperhatikan
    ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
    PER – 31/PJ/2008 tentang Pedoman Penunjukan Supervisor dan Ketua Tim Pemeriksa
    Pajak dan perubahannya serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
    SE-08/PJ.04/2008 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal
    Pajak Nomor PER-31/PJ/2008.
    3. Pada tahap Persiapan Pemeriksaan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Berdasarkan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan atau Lembar
    Penugasan Pemeriksaan (LP2), Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus
    mendistribusikan penugasan pemeriksaan kepada tim pemeriksa pajak yang
    telah dibentuk dengan membuat nota dinas kepada Supervisor yang ditunjuk
    melalui Kepala Seksi Pemeriksaan.
    b. Berdasarkan nota dinas Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, tim Pemeriksa
    Pajak yang ditunjuk harus meminjam profil, dokumen, dan berkas Wajib Pajak
    yang akan diperiksa.
    c. Tim Pemeriksa Pajak yang ditunjuk harus mempelajari dan menelaah Profil
    Wajib Pajak termasuk hasil analisis risiko yang telah dilakukan oleh Seksi
    Pengawasan dan Konsultasi, serta dokumen dan berkas wajib Pajak sehingga
    tim Pemeriksa Pajak memperoleh gambaran yang lengkap tentang kegiatan
    usaha Wajib Pajak termasuk benchmark, data, dan informasi yang terkait
    dengan Wajib Pajak.
    d. Tim Pemeriksa Pajak harus membuat evaluasi terhadap kondisi Wajib Pajak
    berdasarkan hasil penelaahan profil Wajib Pajak terutama yang terkait dengan
    kondisi usahanya, operasi usahanya, atau struktur pembiayaan/permodalannya.
    e. Hasil penelaahan dan evaluasi terhadap Profil Wajib Pajak sebagaimana
    dimaksud pada huruf c dan huruf d digunakan sebagai dasar untuk membuat
    perencanaan penyelesaian pemeriksaan (audit planning), merancang program
    pemeriksaan (audit program), prosedur pemeriksaan yang akan ditempuh
    serta untuk menentukan teknik pemeriksaan (metode pengujian) yang
    digunakan.
    f. Hasil penelaahan terhadap Profil Wajib Pajak harus didokumentasikan dalam
    Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
    g. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang ternyata Profil
    Wajib Pajaknya tidak ada atau belum dibuat, maka pemeriksaan tidak boleh
    dilaksanakan (SP2 tidak boleh diterbitkan), kecuali pemeriksaan terhadap SPT
    Lebih Bayar restitusi dan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
    Lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili.
    Untuk selanjutnya, Profil Wajib Pajak yang belum ada tersebut harus segera
    dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
    h. Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
    pada huruf g profil Wajib Pajak belum dibuat, Pemeriksa Pajak diminta untuk
    melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah DJP melalui Kepala
    Unit Pelaksana Pemeriksaan dengan ditembuskan kepada Direktur Potensi,
    Kepatuhan dan Penerimaan dan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
    dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 dan
    pemeriksaan dapat dilaksanakan setelah profil Wajib Pajak dibuat.

    F.2. Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan
    1. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan :
    a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara
    Pemeriksaan;
    b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2008 tentang Petunjuk
    Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; dan
    c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2008 tentang Petunjuk
    Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.
    2. Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang meliputi
    standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan pemeriksaan.
    3. Tim Pemeriksa Pajak harus mencantumkan dasar hukum berupa ketentuan
    perundang-undangan perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya serta bukti-bukti
    pendukungnya, atas setiap temuan pemeriksaan.
    4. Temuan pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian
    Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang penyampaiannya hanya dapat
    dilakukan 1 (satu) kali.
    5. Wajib Pajak harus diberi kesempatan hadir untuk melakukan pembahasan akhir hasil
    pemeriksaan. Pembahasan akhir harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang
    ditentukan, yaitu 1 (satu) bulan untuk Pemeriksaan Lapangan dan 3 (tiga) minggu
    untuk Pemeriksaan Kantor.
    6. Dalam hal dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, baik Tim Pembahas Tingkat Unit
    Pelaksana Pemeriksaan maupun Tingkat Kantor Wilayah, harus diperhatikan hal-hal
    sebagai berikut :
    a. Tim Pembahas dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan atau Kepala
    Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk
    membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada
    saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan susunan
    sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.
    b. Tim Pembahas akan melaksanakan tugasnya dalam hal terdapat permohonan
    dari Wajib Pajak.
    c. Pembahasan oleh Tim Pembahas hanya dilakukan antara tim Pemeriksa Pajak
    dengan Tim Pembahas tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak.
    7. Apabila hasil pemeriksaan ternyata berbeda dengan profil Wajib Pajak, tim Pemeriksa
    Pajak harus menjelaskan perbedaan tersebut dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan
    Laporan Hasil Pemeriksaan serta mengirimkan data perbedaan tersebut ke Seksi
    Pengawasan dan Konsultasi terkait.
    8. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan
    yang meliputi satu atau beberapa jenis pajak dan satu atau beberapa Masa Pajak,
    maka Nota Penghitungan dan surat ketetapan pajak harus diterbitkan untuk setiap
    Masa Pajak dan setiap Jenis Pajak.

    G. Reviu atau Telaahan Sejawat (Peer Review)
    1. Dalam rangka melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang
    dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan, perlu dilakukan reviu terhadap konsep Laporan
    Hasil Pemeriksaan atau telaahan sejawat (peer review) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan.
    2. Reviu atau telaahan sejawat (peer review) dilaksanakan untuk menguji apakah pemeriksaan
    yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan.
    3. Reviu terhadap konsep Laporan Hasil Pemeriksaan terutama dilakukan terhadap pemeriksaan
    yang dilaksanakan karena adanya pengaduan atau laporan dari pihak eksternal atau karena
    terkait kasus-kasus tertentu.
    4. Reviu dilaksanakan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP
    sesuai dengan pejabat yang menerbitkan instruksi pemeriksaan.
    5. Telaahan sejawat (peer review) dapat dilaksanakan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
    atau Kepala Kantor wilayah DJP.