• aji_21

    Member
    1 May 2009 at 10:43 am

    VERSI LENGKAP :

    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    __________________________________________________ _________________________________________
    31 Desember 2008

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE – 10/PJ.04/2008

    TENTANG

    KEBIJAKAN PEMERIKSAAN
    UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut
    Undang-Undang KUP), dan ketentuan peraturan pelaksanaannya, terutama di bidang pemeriksaan, yaitu
    Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berdasarkan
    Undang-Undang KUP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan,
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan,
    dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
    Kantor, maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan serta menciptakan tertib administrasi
    pemeriksaan, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
    tersebut.

    Selain menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru tersebut diatas, kebijakan pemeriksaan juga disusun
    untuk menyelaraskan dengan proses modernisasi administrasi perpajakan yang telah dan sedang berlangsung
    hingga saat ini. Modernisasi administrasi perpajakan membawa akibat berupa pembubaran Kantor Pemeriksaan
    dan Penyediaan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.Selain itu,modernisasi juga
    berakibat pada berubahnya pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Wilayah DJP, yaitu hanya melakukan
    pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

    Menurut Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
    perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
    perpajakan. Mengingat masing-masing tujuan pemeriksaan memiliki karakteristik yang spesifik, dan agar
    selaras dengan tujuan pemeriksaan tersebut, kebijakan pemeriksaan juga dibagi 2 (dua), yaitu :
    a. Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
    b. Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain.

    Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain akan ditetapkan dalam surat edaran tersendiri, sedangkan kebijakan
    pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut :

    I. KEBIJAKAN UMUM
    A. Tujuan Pemeriksaan
    1. Tujuan pemeriksaan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini hanya meliputi
    tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
    2. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
    dilakukan dengan menguji kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan/
    atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha,
    pekerjaan bebas, dan/atau keadaan, yang sebenarnya dari Wajib Pajak.
    3. Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
    perpajakan Wajib Pajak dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang diikuti
    dengan penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak.

    B. Ruang Lingkup Pemeriksaan
    1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan
    atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.
    2. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
    meliputi pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau
    beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun
    tahun berjalan.

    C. Jenis Pemeriksaan
    1. Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari Wajib Pajak yang
    diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaan.
    2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan
    melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu :
    a. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan,
    tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang
    ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
    b. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal
    Pajak.
    3. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, pemeriksaannya dilaksanakan melalui
    Pemeriksaan lapangan.

    D. Kriteria Pemeriksaan
    1. Kriteria Pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib
    Pajak.
    2. Terdapat 2 (dua) kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk
    menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yaitu :
    a. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak
    sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya
    atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP;
    b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yang selanjutnya disebut dengan
    Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil
    analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Analisis risiko terhadap
    ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan secara Komputerisasi atau secara manual.
    3. Pemeriksaan rutin yang pelaksanaannya diprioritaskan merupakan pemeriksaan yang dilakukan
    terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
    4. Pemeriksaan Khusus dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu :
    a. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat bottom up (dari bawah ke atas),
    yaitu Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil Wajib Pajak
    yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan kepada
    Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya untuk mendapatkan persetujuan;
    b. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat top down (dari atas kebawah),
    yaitu Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan :
    1) hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan
    yang dilakukan oleh Kepala kanwil DJP atau Direktur Intelijen dan Penyidikan;
    2) hasil analisis risiko secara komputerisasi (selama ini disebut Kriteria Seleksi)
    yang berupa skor risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan
    variabel-variabel tertentu serta adanya data dan informasi; atau
    3) pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

    E. Jangka Waktu Pemeriksaan
    1. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
    sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
    2. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor dihitung sejak tanggal Wajib Pajak harus datang memenuhi
    surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil
    Pemeriksaan.
    3. Jangka Waktu Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
    perpajakan adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan)
    bulan.
    4. Apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi
    khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, jangka waktu pemeriksaan
    dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun, kecuali pemeriksaan yang dilakukan
    terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian
    permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
    5. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
    adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
    6. Apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi
    khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, Pemeriksaan Kantor diubah
    menjadi Pemeriksaan Lapangan.
    7. Jangka waktu maksimal setelah perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tidak dapat
    diperpanjang lagi meskipun terjadi pergantian tim Pemeriksa Pajak.
    8. Terkait dengan pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan harus diperhatikan
    hal-hal sebagai berikut :
    a. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan sepanjang tidak melewati jangka
    waktu maksimal yang ditetapkan.
    b. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan
    pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP,
    perpanjangan jangka waktu pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu
    penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
    c. Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan hanya disampaikan 1 (satu)
    kali.
    d. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana
    Pemeriksaan (UP2) dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka
    Waktu Pemeriksaan kepada :
    1) Kepala Kantor Wilayah DJP untuk instruksi/persetujuan/penugasan
    pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP; atau
    2) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) untuk instruksi/persetujuan
    pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur
    Pemeriksaan dan Penagihan.
    e. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan dapat disampaikan
    secara manual dan/atau elektronik melalui Modul Pemeriksaan pada SIDJP.
    f. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan harus disampaikan
    paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.
    g. Apabila jangka waktu 4 (empat) bulan untuk jenis Pemeriksaan Lapangan atau jangka
    waktu 3 (tiga) bulan untuk jenis Pemeriksaan Kantor telah terlampaui dan Kepala Unit
    Pelaksana Pemeriksaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan
    Jangka Waktu Pemeriksaan, maka