• hanif

    Member
    9 May 2012 at 11:26 pm
    Originaly posted by car:

    Jika tidak inklude PPN, maka bendahara harus memungut PPN dengan mengalikan DPP senilai 2 juta rupiah dikali tarif PPN 10%, atau sebesar 200 ribu.
    Pertanyaanya: Apakah bendahara mau mengeluarkan uang untuk bayar PPN, karena di invoice tertera 2 juta, sementara pengeluaran harus berdasarkan invoice tsb.
    Nombokin dong bendaharanya….

    Coba misalkan rekan car adalah rekanan pemerintah yang sudah PKP.
    Trus punya ATK yang harga jualnya tidak termasuk PPN adalah sebesar 2 juta.
    Ketika bendahara belanja ke tempat rekan car, mau nggak bikin invoice dengan nilai 2 juta termasuk PPN. Pasti enggak kan?.
    Rekan car pasti bikin invoice dengan harga 2 juta ditambah PPN 200 ribu, sehingga total invoice adalah 2.200.000. Rekan car wajib membuat faktur pajak atas PPN dalam transaksi tersebut.
    Selanjutnya bendahara akan membebankan ke anggaran sebesar 2 juta untuk harga barang dan 200 ribu untuk PPN.

    Originaly posted by car:

    Originaly posted by hanif:
    6. Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN dan PPn BM atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh bukan PKP.

    Kalau bukan alasannya karena akan merugikan non PKP jika tetap dilakukan pemungutan, kira2 alasan apa lagi yg mendasari harus ditetapkan seperti ini?

    kalau yang dimaksud akan menyebabkan non PKP "teraniaya" karena harus membuat Faktur Pajak yang dapat menyebabkan dia terkena sanksi pidana, saya setuju. Sebab, ia tidak boleh membuat Faktur Pajak karena bukan PKP.

    Tapi, saya tidak sependapat bila pemungutan PPN akan menyebabkan non PKP rugi. Lha, yang bayar PPN bukan dia kok. Kan bendahara yang nanggung. Berarti yang rugi itu bendaharanya.

    Perlu dipahami bahwa persyaratan sebuah transaksi dikenakan PPN diantaranya, yang dijual BKP dan atau JKP, dilakukan di dalam daerah pabean dan penjual harus PKP. Mengapa harus PKP?. Sebab, bukti pemungutan PPN adalah Faktur Pajak. Sementara, yang berhak membuat FP hanyalah PKP. Oleh karena itu, ketika bendaharawan pemerintah bertransaksi dengan Non PKP, tidak ada PPN yang harus diperhitungkan.
    Demikian pula halnya bila barang atau jasa yang ditransaksikan adalah non bkp atau non jkp. Tetap tidak ada PPN yang harus diperhitungkan walau penjualnya adalah PKP. Contohnya nggak jauh-jauh, jasa catering. Dulu, jasa catering adalah objek PPN. Saat ini, tidak lagi merupakan objek PPN karena sudah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.

    Saya pernah baca bahwa dulunya memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa PPN tetap harus dipungut oleh bendahara walau bertransaksi dengan non PKP. Namun, peraturan tersebut sudah dicabut.

    Salam