Ortax Forums PPh Badan tki Reply-17673

  • junjungansitohang

    Member
    6 December 2010 at 8:16 am
    Originaly posted by johanwahyudi:

    karena menurut pemahaman saya indonesia menganut asas domisili dalam sistem pemungutan perpajakannya,,
    jadi di atur apabila tinggal dan berkedudukan di indonesia >180 hari walau orang luar negri maka di anggap WPDN,,

    Dengan keberadaan di Indonesia melebihi 183 hari tidak otomatis Orang Asing Menjadi WPDN. Menjadi WPDN dimulai saat Orang asing mempunyai penghasilan di Indonesia

    Pasal 2A ayat 4 UU pph
    Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

    Originaly posted by johanwahyudi:

    namun apabila orang indonesia namun tidak berkedudukan di indonesia >180 hari berarti tidak wajib punya npwp,,

    Saya setuju dengan kondisi diatas rekan..

    Namun untuk kasus TKI ini,
    bukan berarti ybs, meninggalkan Indonesia selamanya, Suatu waktu nanti mungkin 5 tahun mendatang akan kembali ke Indonesia lagi.
    Artinya kewajiban pajak subjektifnya tidak berakhir seiring dengan kepergiannya bekerja di LN.

    Penjelasan pasal 2 ayat 1 KUP
    Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

    Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

    Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

    Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif (kutipan penjelasan pasal 2 ayat 2 UU PPh)

    Pasal 2A ayat 1 UU PPh
    Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

    Salam