Ortax Forums PPh Badan Blokir laporan Masa Reply-16921

  • suyanto99

    Member
    18 November 2010 at 6:53 am
    Originaly posted by dew:

    Originaly posted by suyanto99: Langkah yang tidak bijak sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan saja dipersulit.

    [quote=dew]Originaly posted by suyanto99: Apakah ada peraturan yang memperbolehkan demikian? Mekanisme atas WP kategori demikian kan ada. Dari surat himbauan sampai berupa surat teguran atau dapat dilakukan pemeriksaan.

    silahkan tanya ke AR anda mereka punya SOP-nya

    Justru saya ingin tahu kok ada apakah langkah demikian merupakan SOP ? Coba untuk rekan ORTax yang juga merupakan fiskus, diminta bantuannya.

    Originaly posted by dew:

    Originaly posted by suyanto99: Untuk kasus yang dialami rekan kita kalau memang dari data di KPP belum pernah menyampaikan SPT dr 2003 s/d 2007 kenapa tidak berani diterbitkan STP? Tentu akan timbul tanda tanya.

    ya, saya juga bertanya2 kenapa sejak 2003 nggak pernah lapor SPT, padahal sudah punya NPWP…… ada apa ini ?
    perpajakan Indonesia menganut azas self assesment, makanya AR nggak akan semena2 menetapkan pajak tanpa konfirmasi dengan WP-nya. apa tidak justru arogan kalo AR tiba menetapkan pajak yang harus dibayar WP?

    Kalau untuk masalah kenapa tidak dilaporkan sejak 2003 itu tidak dalam kapasitas saya untuk menjawab. Tetapi untuk penerbitan STP saya rasa dalam hal ini tidak merupakan wujud dari arogansi. Kita ambil contoh WP yang bersangkutan dapat memberikan alasan yang tepat, mungkin dalam jangka waktu tersebut perusahaan belum beroperasi. Apakah dengan alasan demikian sanksi keterlambatan atas penyampaian SPT Tahunan dapat serta merta dapat dihapuskan? Tetap ditagihkan juga kan??

    Originaly posted by dew:

    Originaly posted by suyanto99: Langkah yang tidak bijak sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan saja dipersulit.

    kalo menurut anda DJP tidak bijak, mungkin sebaiknya anda membuat usulan ke DJP yang bijak itu seperti apa. Kalau memang usulan anda lebih baik, kita semua tentu akan makin terbantu

    Sampai sekarang saya masih beranggapan bahwa itu adalah inisiatif yang terlalu "berani" dari AR yang bersangkutan. Pernahkah terlintas kalau WP yang bersangkutan mengajukan surat protes yang langsung ditujukan kepada kepala kantor atau kantor wilayah kalau ternyata atas tindakan AR ini mengakibatkan WP tsb tdk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

    Salam ORTax…