• gustian62

    Member
    4 October 2010 at 5:03 am
    Originaly posted by Darmawan:

    begini rekan. saya melihat pemerintah mengizinkan berdirinya LSM-LSM di mana sumber dana mereka tentunya sumbangan. pemerintah tentunya juga mengijinkan berdirinya lembaga keagamaan, sama juga sumber dana mereka adalah sumbangan. Selanjutnya, pekerjaan utama mereka bergerak di bidan sosial, tentunya sedikit banyak akan membantu pemerintah untuk mengentaskan (pinjam istilah Pak Gustian) kemiskinan yang mana sudah menjadi tugas utama pemerintah.

    Nah, klo sekiranya pemerintah ingin menggalakkan kegiatan2 sosial di masyarakatnya seharusnya pemerintah mendorong utk masyarakat juga mau memberikan sumbangan. Atau sekalian saja pemerintah melarang berdirinya LSM-LSM dan juga kegiatan sosial lembaga keagamaan, krn ini sudah menjadi domain pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dan dananya sudah ada melalui pajak.

    Saya kira akan banyak manfaatnya jika sumbangan dan pajak bersama2 digunakan utk membangun negeri ini (negara maju sudah melakukannya).

    Sisi positif lain yang saya tangkap dari hubungan sumbangan dan pajak adalah bahwa para koruptor tentunya akan mikir 100 kali untuk menyumbang karena data sumbangan harusnya masuk ke DJP sebagai data pembanding dengan penghasilan yg dilaporkan di SPT.

    Saya ingat dosen saya bilang bahwa mencuci uang di Indonesia sangatlah gampang. Masukkan aja ke lembaga keagamaan karena dana lembaga keagamaan itu luput dari perhatian pemerintah. Berapa kali coba dana para pencuci uang tertangkap masuknya ke lembaga keagamaan?

    Betapa senangnya kita melihat bangunan Gereja, Mesjid yang megah padahal kita tidak tau asal muasal dana si penyumbang. Ingat kasus pajak Surabaya yang malsuin SSP, betapa bangganya masyarakat sekitarnya bahwa si tersangka sanggup membatu pembiayaan pendirian Masjid?

    Sudah saatnya pemerintah memperhatikan dana yang berputar2 di lembaga keagamaan dan juga LSM-LSM. Saya kira pemerintah dapat bermurah hati untuk mengurangkan sumbangan keagamaan (saya tidak menggunakan istilah wajib loh) dari penghasilan/pajak, dan sebagai gantinya tiap lembaga keagamaan juga bermurah hati memberikan data para penyumbang itu ke kantor pajak.

    Itu esensi yang saya tangkap Pak Gustian.

    Sangat bagus dan sumbangan keagamaan harus masuk sbg Instrumen fiskal dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintah spt memberantas korupsi, walaupun dibantu LSM supaya efektif krn mereka lebih profesional dan amanah dibanding Depsos.Terima kasih rekan spy hal ini jadi pencerahan rekan2 yg lain