• dwiputras

    Member
    8 July 2010 at 4:19 pm
    Originaly posted by ktfd:

    rekan dwi, kalau pake logika seperti ini, ya aturan ppn-nya jadi gak seragam utk setiap
    pihak dong… coba bayangkan kalau ppn hrs mengakomodasi syarat2 bisnis yg beda2,
    mis:
    1. fob shipping point, sdh akui jika sdh keluar dr gudang.
    2. fob destination, br akui jika sdh sampai di gudang lawan.
    lha kalau sudah begini, ya fiskus/negara jadi memble dong…
    salam.

    Saya setuju bahwa PPN tidak mengenal term FOB shipping point dan destination, seperti disinggung juga pada penjelasan pasal 13 PP 143 thn 2000. (dan saya tidak menggunakan term tersebut).

    Kalau begitu, baiknya kita kembali ke PP 143 sebelum melanjutkan.

    Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
    Unsur2 pasal ini:
    1. Terutang pada saat BKP tsb diserahkan secara langsung (diserahkan sendiri) kepada pembeli.
    2. Terutang pada saat BKP tsb diserahkan kepada juru kirim.

    Bagaimanakah rekan kftd bisa berkesimpulan bahwa BKP terutang pada saat barang keluar dari gudang (= tanggal surat jalan)?
    Bukankah BKP belum diserahkan hingga truk perusahaan sampai di gudang pembeli?