• Simonalim

    Member
    25 April 2011 at 12:55 am

    Sependapat.
    Aturan PP 51/2008 tdk dibuat tuntas, menggantung, blm ada niat baik dari djp membuat jelas secara tertulis.

    Dinyatakan ahli dibidangnya seharusnya berijin/bersertifikat, sdgkan dilapangan/djp menjawab final kpd yg mengerjakan jasa konstruksi. Jadi aturannya mau dikenakan final ke siapa yg betulnya?

    Juga sejalan dg ini berjalan pula di pph 23 masih ada instalasi maupun perawatan/perbaikan yg dilakukan bukan oleh wp yg berijin/bersertifikasi konstruksi.
    Bukankah pph final(diatur dg ketentuan tersendiri) lebih tinggi dr pph 23, yaitu instalasi/perbaikan/perawatan ini (yg juga masuk dlm pengertian jasa konstruksi PP 51/2008)?

    Atau bila hrs berijin/bersertifikasi konstruksi di PP 51 dan blm ditambah aturan kpd yg tdk bersertifikasi/berijin maka jaskon oleh mereka yg tdk berijin/bersertifikasi adalah objek potput 23, artinya format bukti potong 23 yg skg harus diganti.

    Jadi menurut saya masih gantung/tumpang tindih.

    Salam