• hanif

    Member
    22 June 2010 at 4:32 pm
    Originaly posted by ramces:

    Jika anda membaca pasal 14 dan 15—> Per 13 PJ 2010. Apa yang anda paham?

    Pasal 14

    (1) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
    (2) Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya.

    Pasal 15

    (1) Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 1983 dan perubahannya dalam hal :
    a. menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
    b. menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

    dari pemahaman saya, bahwa FP yang dibuat setelah 3 bulan dari seharusnya dianggap tidak menerbitkan FP. Konsekuensinya PKP pembeli tidak dapat menggunakan sebagai kredit pajak. Dengan demikian, FP yang dibuat sebelum lewat dari 3 bulan tersebut dianggap masih menerbitkan FP. Dengan demikian, masih bisa digunakan sebagai kredit pajak.

    Akan tetapi, karena PER No. 13 juga mengatur bahwa batas waktu pembuatan FP untuk contoh yang digunakan sebelumnya adalah tanggal 5/5/2010, maka, pembuatan FP setelah tanggal 5/5 tersebut dinamakan terlambat.

    Pasal 14 Ayat 4 UU No. 28 tahun 2007 telah mengatur bahwa
    Pasal 14
    (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

    1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
    2. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
    3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
    4. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

    Penjelasan Ayat (4)

    Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

    Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

    Salam