• nchip

    Member
    26 May 2010 at 3:37 pm

    Dear Nha,

    Mencoba membantu,

    Untuk permasalahan di atas, menurut saya adalah :

    1. PT K tidak perlu melakukan apapun, karena PT K adalah pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 (seharusnya pasal 4.2), bukti potong PPh pasal 4.2 tidak dapat dijadikan kredit pajak untuk PPh badan jadi biarkan saja apa adanya (karena kesalahan ada pada PT N), sebaiknya terbitkan surat permohonan ke PT N untuk melakukan pembetulan atas kesalahan pemotongan (surat ini dapat dijadikan alasan PT K pada saat pemeriksaan)

    2. Sebenarnya PT K tidak perlu repot2 menyetor dan melaporkan PPh pasal 4.2 atas penghasilan yang diterimanya (setor&lapor sendiri) karena sebenarnya penghasilan PT K telah dipotong oleh PT N, walaupun salah. Tetapi jika PT K mau lebih berani menyetorkan dan melaporkan pph pasal 4.2 sendiri ya resikonya penghasilan PT K dipotong 2 x.

    Kesimpulan, PT K sebaiknya meminta secara tertulis kepada PT N untuk memperbaiki kewajiban PT N yang salah dengan melakukan PBK,
    Jika tetap tidak mau ya biarkan saja, yang penting PT K sudah berusaha untuk membenarkan praktek perpajakan yang salah,

    Mohon koreksi,,