• Paidjo

    Member
    8 February 2009 at 8:50 pm

    kalau yang di permasalahkan pasal 2 3 dan 6 itu semata mata djp menginginkan agar yang menjadi kuasa adalah orang yang mumpuni dalam masalah perpajakan karena merekalah yang menjadi mediator antara pengusaha dan djp, bagaimana jadinya bila seorang kuasa tidak memahami masalah pajak, dan mengapa kok harus beragreditasi A? ya karena tamatan itu yang dianggap memenuhi syarat, sekarang ini banyak sekolah tinggi yang membuka jurusan pajak, maka pemerintah membuat aturan itu. dan tentunya bila seseorang punya keahlian dalam pajak yang mumpuni tentu akan memiliki nilai jual yang tinggi dan bergaji cukup.