• Paidjo

    Member
    8 February 2009 at 8:29 pm

    mungkin pasal ini yang diperdebatkan ya :
    Pasal 2

    (1) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa.
    (2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
    c. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;dan
    d. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
    (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk konsultan pajak.

    Pasal 3

    (1) Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan
    dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang
    diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya
    tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah.
    (2) Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan
    dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
    atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang
    dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan
    dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini

    i