• Simonalim

    Member
    1 May 2010 at 1:34 pm

    Coba memposkannya:

    SU RAT EDARAN
    NOMOR SE – 56 /PJ/2010

    TENTANG

    PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA

    Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak dan dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1 3/PJ./201 0 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Faktur Pajak Lama adalah formulir Faktur Pajak Standar yang terlanjur dicetak dan belum
    digunakan Pengusaha Kena Pajak pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
    PER-13/PJ./2010 berlaku.
    2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 tentang
    Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian
    Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur
    Pajak, disebutkan bahwa bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan
    kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran
    IA dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
    3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
    a. Faktur Pajak Lama masih dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak sampai habis
    dan tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan balk secara formal maupun
    material.
    b. Atas Faktur Pajak yang diterbitkan oieh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
    dimaksud pada huruf a tetap dapat dikreditkan oleh Pembeli sepanjang memenuhi
    ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan
    yang berlaku.
    c. Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak melanjutkan Nomor Urut yang
    telah digunakan Pengusaha Kena Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur
    Jenderal Pajak Nornor PER-1 3/PJ./201
    d. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak dibuat sesuai dengan kepentingan dan
    kebutuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak harus sama dengan contoh pada Lampiran IA
    dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010.
    e. Invoice yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
    1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
    Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    Undang Nomor 42 Tahun 2009 dipersamakan dengan Faktur Pajak.

    Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, serta disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara masing-masing.

    Ditetapkan di : Jakarta
    Pada tanggal 27 April 2010

    amad Tjiptardjo
    060044911

    Tembusan :
    1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
    2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
    3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.