• Budianto

    Member
    29 March 2010 at 5:38 pm
    Originaly posted by bayem:

    Originaly posted by Rewa: kalo semisalnya, perusahaan menjual barang baik itu kepada PKP atw pun langsung ke konsumen akhir,,, pertanyaannya, apakah penomoran FP harus sama untuk setiap transakasi?? maksudnya penomoran FP kpd konsumen akhir mengikuti penomoran FP untuk transaksi kpd PKP? atau boleh saja transaksi kpd non PKP menggunakan nomor tersendiri ( mengingat pnjualan scra eceran ) dan transaksi kpd PKP dengan penomoran FP?
    intinya pada pasal 9 PER 13/PJ/2010, penomoran faktur pajak haruslah berurutan. jadi tidak ada perbedaan penomoran FP untuk konsumen akhir maupun perusahaan yang sudah PKP.
    lihat SE-42 Th.2010, Point 7 d.

    Originaly posted by Rewa: mohon pencerahannya, apakah berarti FP yg tidak mencantumkan identitas pembeli dan tidak di tandatangani merupakan FP yg cacat namun tidak dikenakan sangsi??
    mwrupakan faktur pajak cacat, tetapi berdasarkan pasal 14e UU no 28 tahun 2007, dikecualikan dari pengenaan sanksi.

    setuju.