• memey

    Member
    9 April 2010 at 1:15 pm
    Originaly posted by iramucharina:

    jika penomoran faktur pajak loncat apakah itu diperbolehkan dan bisa minta acuan dasar hukumnya juga.

    Tidak boleh.
    Sesuai SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2010 no. 7 (d) Nomor Urut dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status dan mata uang yang digunakan serta Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap (eks Faktur Pajak Sederhana) dan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 13/PJ/2010 Pasal 9 ayat (1) Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Tanggal Faktu Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak dan mata uang yang digunakan.