Ortax Forums PPh Orang Pribadi Aturan baru thn 2021 ttg omset batasan pkp Reply To: Aturan baru thn 2021 ttg omset batasan pkp

  • Johnson

    Member
    24 March 2022 at 11:03 pm

    Syarat Wajib PKP tertuang di UU PPN :

    1. ada penyerahan BKP atau JKP

    2. Memiliki Omset dalam 1 tahun lebih dari 4,8Miliar

    3. Adalah Pengusaha

    mari telaah 1 per 1:

    Pengusaha, di UU PPN pasal 4 ayat 1, mengatakan Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP wajib dikukuhkan sbg PKP KECUALI Pengusaha Kecil

    Pengusaha Kecil , batasannya diatur di PMK 197/PMK.03/2013, dimana pengusaha dengan omset di bawah 4,8Miliar tidak wajib dikukuhkan sbg PKP.

    Kemudian terakhir yang dikukuhkan sbg PKP adalah Pengusaha, seperti yang ditulis di pasal 3A ayat 1. Definisi Pengusaha ada di Pasal 1 angka 14, 15 dan 16 yakni

    14.
    Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
    15.
    Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
    16.
    Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

    Bandingkan dengan cerita rekan, Rekan tidak sebut WP OP yang berkasus adalah Pengusaha atau bukan. Jika bukan Pengusaha, tidak wajib PKP. Jika memang Pengusaha, apakah Usaha nya berkaitan dengan Rumah 5Miliar yang dijual? Jika berkaitan wajib PKP. Jika tidak berkaitan, apakah Usaha nya sendiri memiliki omset diatas 4,8 miliar? Jika lebih dari 4,8 M wajib PKP.

    Jadi setahu saya tidak ada aturan mewajibkan PKP hanya karena punya banyak Harta.

    Rekan silahkan buat jawaban tertulis berargumen ke KPP secara jelas.