Ortax Forums Perpajakan Internasional PPh untuk WNI di Organisasi Internasional Non-PBB yang Berlokasi di Swiss Reply To: PPh untuk WNI di Organisasi Internasional Non-PBB yang Berlokasi di Swiss

  • Johnson

    Member
    31 December 2021 at 10:56 pm

    Ada beberapa point juga yang saya kurang jelas, misalnya apa yang dimaksud dengan tinggal di luar Indonesia secara permanen. Apakah ini berarti saya tidak kembali ke Indonesia atau hanya tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

    disini tidak berarti rekan harus meninggalkan indonesia selama-lamanya. Maksud Pasal 5 adalah untuk WNI yang beniat ganti warga negara, semisalnya. Jika Rekan masih akan terus menerus bekerja di Swiss dan hanya pulang selama 1 bulan ke Indonesia, maka rekan sudah terpenuhi syarat tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

    Perihal saran dari AR utk repatriasi, maaf saya kira ada keliruan dari AR, di UU PPh tidak dikenal repatriasi sisa penghasilan dari luar negeri. Namun Repatriasi ini ada di Program Pengungkapan Sukarela yang mulai 1-Jan-2022.

    1 Hal yang benar dengan pasti adalah penghasilan dari Swiss memang wajib dilaporkan di SPT Tahunan OP rekan. Tinggal masalah Penghasilan tsb di kenai pajak atau tidak di Indonesia.

    Masalah di kenai pajak atau tidak, menurut saya mengacu pada Pasal 6 ayat 1 tadi. Tentunya jika rekan bisa membuktikan bahwa rekan memenuhi syarat maka penghasilan dari Swiss tadi sejak rekan ditetapkan sbg SPLN , pasti tidak lagi dikenakan pajak penghasilan.

    Melihat dari cerita rekan tadi, saya menduga, AR tsb menganggap rekan tidak atau BELUM memenuhi syarat sbg SPLN, sehingga penghasilan rekan harus, menurut AR dikenai pajak.

    Saya tidak tahu sejak kapan rekan mendapat penghasilan dari Swiss. tetapi saya melihat ada peluang rekan hemat pajak, yakni dengan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela 2022, dimana disitu mengijinkan WP melaporkan harta / penghasilan dari Luar negeri yang BELUM dilaporkan di SPT 2016 – 2020 untuk di repatriasi ke Indonesia dan dikenai pajak ringan.

    Untuk penghasilan 2021, saran dari AR itu setahu saya tidak ada didalam peraturan. Jika rekan merasa sulit untuk memperjuangkan status SPLN (agar tidak kena pajak sama sekali), rekan boleh pertimbangkan saran AR tsb.