Apakah transaksi ini termasuk transaksi yang terjadi di luar daerah pabean (pakai asas domisili)? Sehingga tidak ada unsur PPN dan tidak ada PPh 26?
Atau bagaimana seharusnya perlakuan perpajakan transaksi tsb?

Terima kasih, rekan.

ada kasus yang sama juga seperti itu misal vendor sudah CV (bergerak di jasa percetakan) tapi mereka menggunakan NPWP Pribadi. Apakah pemotongannya tetap di WHT 23 dengan tarif yang berlaku atau harus ke PPh 21 ya?

Terimakasih

jika bukti potong salah satu karyawan tidak sengaja terhapus di situs DJP Online dan sudah di posting. tetapi untuk file pdf bukti potong dan kode billingnya ada sudah disimpan.

itu gimana ya, apa yg harus dilakukan?

apa bisa memunculkan kembali bukti potong tersebut?

mohon bantuannya, terimakasih

Kalau bagian2 tersebut tidak berkenan untuk menerbitkan surat pembatalan faktur pajak dan vendornya tetap ngotot juga butuh surat untuk pembatalan faktur pajak mereka ya kami sampaikan, kita terima faktur pajak yang sudah daluwarsa tersebut tapi PPNnya tidak dibayarkan karena faktur pajaknya tidak bisa dipakai untuk pengkreditan(jika faktur pajaknya berkaitan langsung dengan kegiatan usaha), kalau faktur pajak yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha(akan dilaporkan ke B3) ya langsung di bayar saja dengan PPNnya walaupun daluwarsa.

• This reply was modified 3 days, 5 hours ago by  wverdi.

di PT kami ada rekanan yang mengajukan pembayaran tagihan dengan faktur yang telah lampau, dan dari kami menginstruksikan ke rekanan untuk membatalkan tagihan tersebut beserta faktur pajaknya dan membuat faktur baru, namun rekanan tersebut tidak bersedia kecuali dari kami menerbitkan surat. Rekanan tersebut juga sudah membuat surat pernyataan bahwa mereka bersedia menanggung sanksi yang timbul atas keterlambatan penyetoran tersebut, dan dalam surat itu juga rekanan telah mengakui bahwa case ini terjadi karena kelalaian mereka.

yang jadi pertanyaan, apakah boleh dikeluarkan surat ke rekanan untuk pembatalan faktur pajak?

Terima kasih