WP MEMPUNYAI PENGHASILAN BERSIFAT FINAL DAN NON FINAL SEKALIGUS, PP46 KAH ???
updated 9 years, 10 months ago
11 Members
·
82
Posts
Permisi rekan2 saya mau tanya nih ..
WP badan mempunyai 2 jenis kegiatan usaha. Usaha pertama menyewakan bangunan, usaha ke-2 adalah jasa perantara
untuk penyewaan gedung dipotong pph final 4 ayat 2, sedangkan jasa perantara dipotong pph 23. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
trims
Permisi rekan2 saya mau tanya nih ..
WP badan mempunyai 2 jenis kegiatan usaha. Usaha pertama menyewakan bangunan, usaha ke-2 adalah jasa perantara
untuk penyewaan gedung dipotong pph final 4 ayat 2, sedangkan jasa perantara dipotong pph 23. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
trims
Permisi rekan2 saya mau tanya nih ..
WP badan mempunyai 2 jenis kegiatan usaha. Usaha pertama menyewakan bangunan, usaha ke-2 adalah jasa perantara
untuk penyewaan gedung dipotong pph final 4 ayat 2, sedangkan jasa perantara dipotong pph 23. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
trims
- Originaly posted by susano:
untuk penyewaan gedung dipotong pph final 4 ayat 2, sedangkan jasa perantara dipotong pph 23. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
Omzet tahun lalu totalnya berapa rekan?Kalo memang masih dibawah 4,8M harusnya bayar 1%, Total omzet yang dimaksud itu total dengan penghasilan sewa juga ya
- Originaly posted by susano:
untuk penyewaan gedung dipotong pph final 4 ayat 2, sedangkan jasa perantara dipotong pph 23. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
Omzet tahun lalu totalnya berapa rekan?Kalo memang masih dibawah 4,8M harusnya bayar 1%, Total omzet yang dimaksud itu total dengan penghasilan sewa juga ya
- Originaly posted by susano:
untuk penyewaan gedung dipotong pph final 4 ayat 2, sedangkan jasa perantara dipotong pph 23. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
Omzet tahun lalu totalnya berapa rekan?Kalo memang masih dibawah 4,8M harusnya bayar 1%, Total omzet yang dimaksud itu total dengan penghasilan sewa juga ya
- Originaly posted by susano:
Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
trims
tetap dikenakan PP 46
- Originaly posted by susano:
Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
trims
tetap dikenakan PP 46
- Originaly posted by susano:
Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika omset jasa perantara di bawah 4,8M wajib menggunakan pp46 1% omset? mengingat jasa ini tidak rutin. Misalnya hanya ada 3 bulan 1x
trims
tetap dikenakan PP 46
- Originaly posted by sitirahmaniez:
Total omzet yang dimaksud itu total dengan penghasilan sewa juga ya
serius nih mbak?
- Originaly posted by sitirahmaniez:
Total omzet yang dimaksud itu total dengan penghasilan sewa juga ya
serius nih mbak?
- Originaly posted by sitirahmaniez:
Total omzet yang dimaksud itu total dengan penghasilan sewa juga ya
serius nih mbak?
Pasal 5 PP 46/2013
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 5 PP 46/2013
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
