wacana zakat sebagai pengurang pajak bukan sebagai biaya

harus segera mengajukan permohonan dari masing2 agama melalui Dirjennya untuk meminta Dirjen Pajak mengeluarkan SE Dirjen untuk mengakomodasi penerapan Pasal 9 ini.Saya siap bantu kita bisa bicarakan pada pertwemuan ortax bulan Agustus 2009.Jadikan salah satu topik pembicaraan selain IAPI saya sdh ada yg bantu untuk AD/ARTnya

sebenarnya, justru pihak djp sudah menanyakan hal ini ke depag. dan jawaban dari bimas kristen, hal itu tidak ada. gmn tanggapan rekan2 kristen?

Sepertinya maaf Dirjen Kristen tdk tahu pajak jadi perlu ada komunitas umat Kristen spt rekan wannabewongkpp untuk menjelaskan fasilitas ini demi pengentasan kemiskinan bangsa Indonesia

sayangnya, pemahaman saya tentang kristen memang tidak ada yang dapat dipersamakan seperti zakat. sejauh ini saya sependapat dengan pihak ditjen bimas kristen.

Kan sumbangan keagamaan ada di semua AgamaHal ini bisa diformulasikan spt Zakat .Bisa belajar ke BAZNAS untuk formulasi tersebut sayang fasilitas tdk digunakan dan saya optimis bila lembaga keagamaan lebih berperan untuk pengentasan kemiskinan akan lebih sukses krn ada unsur spiritualitas

Mungkin yg dimaksud disini adalah semacam kredit pajak sbg pengurang PPh terutang.
Berdasarkan peraturan yg ada sekarang, zakat memang hanya sebagai pengurang penghasilan (semacam biaya).

Btw, tolong tret ini dijaga agar jangan sampai mengarah ke SARA. Thx..

mungkin DJP perlu memberikan nama2 lembaga yg berhak untuk memungut zakat/sumbangan keagamaan ….(agak OOT)..tapi wacana untuk menjadikan zakat/sumbangan sebagai pengurang pajak terutang (kredit pajak) sudah berkali2 dilontarkan..tapi yg baru diterima hanya sebagai perngurang penghasilan bruto…

tidak SARA bahkan saya mendorong semua Agama yg diakui NKRI untuk menggunakan fasilitas ini,krn saya optimis dg spiritualitas yaitu menghadirkan Tuhan YME ke dalam kebijakan fiskal super yakin kesejahteraan masyarakat meningkat spt Malaysia USA dan Singapura yg mengakomodasi Donasi sebagai pengurang Pajak.Ini fakta yang harus sangat diperhatikan oleh Pejabat Fiskal di Indonesia

menurut saya, zakat sulit bisa jadi kredit pajak …. karena taripnya beda dengan tarip pajak … jangan2 nanti semua orang kaya hanya bayar zakat/sejenisnya yang taripnya lebih rendah…. mohon koreksi bila pendapat saya salah.
Harapan saya … zakat jangan dijadikan SARA di Ortax …. tks

tarifnya 2,5% dari Penghasilan neto untuk WPOP dan 2,5% dari Penghasilan Bruto untuk WP Badan jadi relatif kecil dibanding tarif Pajak tapi bila diterapkan maka berdampak peningkatan Pajak dan Zakat secara signifikan spt di Malaysia atau Donasi Pengurang Pajak di USA dan Singapura

DJP mengakui lembaga Amil zakat yg diakui oleh Pemerintah yaitu DEPAG

kita masing2 coba terapkan sesuai kemampuan kita

Harusnya Pemerintah melalui Dirjen Pajak dan Departemen terkait, harus mengakui Zakat sebagai Kredit Pajak yang dibayar umat muslim, adapun Zakat yang dibayar (yang ditentukan sesuai dengan syarat dan aturan) lebih kecil dari Pajak yang harus dibayar, maka kekurangannya ya harus dibayar sebagai kekurangan pajak, tetapi kalau zakat diakui sebagai biaya maka umat muslim membayar lebih besar. ini sama saja dengan pemerasan umat muslim. (pemerintah kalau untuk mencapai tujuan yang barokah carilah hasil yang barokah.

Dan bagi umat non muslim bisa langsung melalui Pajak umumnya.

setuju rekan ronchoi hanya uu PPh mengakomodasi dana keagamaan bukan Islam sebagai Pengurang PPh.Di USA dan Singapore Donasi sebagai Pengurang Pajak.Jadinwajar WNI minta Semua dana sosial sebagai Pengurang PPh