UMKM tapi mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya

harusnya amnesty pajak jangan dibuat abu abu lagi, jika ingin berhasil membuat kepercayaan Masyarakat untuk membayar pajak.

Minta penolakannya secara tertulis disertai alasannya, kemudian adukan hal tsb secara tertulis pula..

Saya kasusnya bukan dari hadiah undian tapi dari uang sewa , dari bunga deposito serta pendapatan lain-lain .
Mereka bilang umkm penghasilan semata mata dari situ saja, bila ada penghasilan lain diluar itu kena 2 %.
Penasaran ,Saya sampai tanyakan ke 3 KPP yang berbeda tadi pagi sampai sore hari.
Kok ke 3 KPP ini helpdesknya kompak bilang bila di SPT 2015 setor pph final 1 % , tetapi ada juga pendapatan lain seperti diatas kena tarif 2 %..
Bagaimana ini ????

Kalu pghasilannya final dan bukan dr gaji bisa masuk umkm. Kmin d kpp pontianak bilang bsa. Pghasilan dr modal sperti deposito .sewa bangunan yg kena final. Smua katanya bs umkm. Bgitu kata kpp ptk

Berdasarkan Ps 11 PMK-118 :
UMKM adalah wajib pajak yang :
a. memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari
penghasilan atas kegiatan usaha; dan
b. tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam
hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas.

Itu artinya untuk menghitung peredaran usahanya (PU), hanya dari kegiatan usaha
1. Misal penghsl semata-mata dari usaha —> utk menghitung PU, cukup jelas
2. Misal penghsl dari Usaha dan gaji/pek bebas —> bukan UMKM
3. Misal penghsl dari Usaha dan menerima dividen —> untuk menghitung PU, adalah PU dari usaha, tidak ditambah dengan Ph bruto dari dividen.
Contoh :
PU dari dagang = 4M
Ph bruto Dividen = 2M
Tetap termasuk UMKM, karena PU dari usaha hanya 4M, bukan 6M

Simpulan :
Untuk menghitung besarnya PU memang hanya dari kegiatan usaha. Tetapi meskipun menerima ph lain (di luar usahanya) masih saja termasuk dalam pengertian UMKM, sepanjang ph lain tsb bukan dari gaji atau ph sehub dgn pekerjaan bebas.

Saya paham sama uraian Bapak Master Begawan.
Tapi masih sulit menghadapi helpdesk dan petugas peneliti dilapangan yang pemahamannya berbeda.
Cuma salah satu Helpdesk yang saya temui, cukup ramah dan bilang sama saya, bapak tunggu saja, biasanya masalah ini berkembang, mungkin ada FAQ susulan berkembang yang keluar bisa lebih menjawab masalah ini. Tapi dia bilang sekarang ini yang seperti itu "penghasilan semata mata hanya dari……..……terus dia kasih nomor telpon call centre yang bisa di hubungi untuk wilayah Jatim I. Katanya yang pusat susah ya . Sulit masuk. Ini bapak bisa hub nomornya di hari kerja.

Sudah saya bilang lho…..pak
ph lain tsb bukan dari gaji atau ph sehub dgn pekerjaan bebas.

Iya bapak dalam kondisi ini harus pakai tarif yang 2 %.
Karena UMKM harus penghasilan semata mata dari pu dan tidak menerima penghasilan lainnya.

Kurang lebih seperti itu percakapan saya dengan seorang helpdesk KPP dimana saya terdaftar.

Kalimat inilah yang nggak sama dengan bunyi PMK..

FAQ ini mirip yang di sampaikan Master Begawan diatas .
FAQ no 210 sbb:
210.
Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peredaran usaha dari bengkel sebesar 4 miliar, penghasilan dari Warisan 1 miliar , dan penghasilan dari bunga deposito senilai 10 juta rupiah. WP belum menyampaikan SPT Terakhir. Manakah yang menjadi dasar penentuan besarnya peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar sebagaimana dimaksud Pasal 11 PMK Nomor 118/PMK.03/2016.
Jawaban:
Yang menjadi dasar peredaran usaha adalah peredaran usaha dari bengkel sebesar 4 miliar, sehingga Wajib Pajak berhak atas tarif 4 ayat (3) UU Pengampunan Pajak

FAQ
220. Apakah pensiunan yang melakukan kegiatan usaha yang peredaran usahanya dibawah 4,8 miliar dapat menggunakan tarif Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak?
Jawaban:
Penghasilan dari pensiunan merupakan penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat mengikuti program Pengampunan Pajak, dan menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) UU Pengampunan Pajak

Saya mau tanya, kalo Usaha dagang di SPT tahunan 2015, sudah bayar PPh final sesuai PP 46, tapi juga mengakui ada penghasilan lain , dari hadiah undian (bukan dari pekerjaan bebas maupun pekerjaan tetap).
Apakah saya tetap bisa mengakui umkm dengan tarif 0,5% sd 31 Maret 2017 atau terkena tarif 2%, 3%, 5%.
Terima kasih

tergantung penelti TA rekan

8. Siapa saja yang termasuk UMKM? Apakah Orang Pribadi yang menjalankan usaha
pekerjaan bebas termasuk dalam pengertian UMKM?
Jawaban:
UU Amnesti Pajak mengatur tarif yang lebih rendah bagi WP baik Orang Pribadi atau
Badan yang peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan Rp4,8 Milyar, sepanjang
peredaran usaha tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima
penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.

http://kp2kpsumenep.info/wp-content/uploads/2016/0 8/FAQ-Tax-Amnesty.pdf

Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (FK-PMI) mengaku keberatan dengan persyaratan pengampunan pajak atau tax amnesty yang menyulitkan pengusaha menengah dan kecil. Hal ini menyebabkan terjadinya keresahan pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap program unggulan Presiden Joko Widodo.

Ia pun kemudian mendesak pemerintah untuk merombak total Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. Menurutnya dalam aturan itu persyaratan terlalu sulit sehingga malah justru menekan pelaku UMKM.

sulitnya tuh dimana?