UMKM punya NPWP tapi tidak pernah membayar pph final apa boleh ikut tax amnesti tebusan 0,5%

Benar. Masalahnya tidak ada pejabat atas DJP yg menegaskan hal seperti ini, baik secara lisan apalagi tertulis. Ditambah, pengetahuan + kebiasaan + mental /moral petugas KPP yang memang rata-rata buruk. Selalu punya habit ingin menyusahkan dalam hal urusan pajak apa saja. Khusus masalah tarif UMKM ini, seperti ada kesan kecemburuan dan ketidaksenangan jika ada WP yang hanya bayar 0,5%.

Tambahan :

Jika hanya berpatokan pada pembayaran tarif 1% sesuai SPT 2015, maka bisa terjadi kesalahan dan bertentangan dengan maksud, niat dan semangat diterapkannya tarif 0,5% bagi WP UMKM yang mengikuti TA.

Misalkan pada WP UMKM yang baru beroperasi tahun 2014 dan memperoleh pendapatan tahun 2015.

SE-32 tahun 2014 mengatur WP yang baru beroperasi secara komersial hanya dapat menggunakan tarif 1% setelah 1(satu) tahun beroperasi secara komersial, dan dikenakan tarif umum PPh sd/ 1 tahun sejak operasi komersial (walaupun omset di bawah 4,8m/ tahun). Dengan demikian sepanjang tahun 2015 masih menggunakan tarif umum PPh.

Apakah petugas TA di KPP bisa menerima penjelasan demikian dari WP, tanpa perlu bersitegang dan menarik perhatian ?

rekan begawan, paling tidak karena kealpaan atau minim wawasan informasikewajiban wp, maka saya berlakukan hal itu dan telah dikonfirmasi dengan AR hingga WASKON dan di terima agar dapat berjalan kewajiban perpajakan wp nya, dari pada tidak sama sekali dan hanya tergantung apada status wp umkm atau tidak, lebih baik di jalan kan seperti itu……

Ditempat saya malah canggih lagi Penelti & AR mengatakan Deviden termasuk dalam pekerjaan bebas? hahaha

Jadi jika ada wajib pajak yang bayar PP.46 & Deviden dari perusahaan ( Bukan pengurus & Hanya Pemegang Saham ), pengungkapan harta dibawah 10 M?

Jika digabungan atas 2( tiga ) pendapatan tersebut totalnya masih dibawah 600 jt pertahun

Penelti & AR tetap beralasan tidak bisa mengunakan tarif 0,5 % UMKM, Tapi harus 2% dengan alasan Deviden termasuk pekerjaan bebas atau pendapatan lainnya?

harusnya bisa , bawa juga peraturan SE-32 nya , kasih unjuk ke petugas TA nya

Sepanjang yang pernah saya baca, lebih tepatnya batas 10 miliar itu untuk total harta yang akan dilapor, dan yang SUDAH dilapor di SPT (form A1)

di tempat saya juga lebih lucu
petugas bagian penerimaan minta surat lurah yang menerangkan bahwa wp itu memang termasuk umkm
udah itu minta KLU segala kalau KLU yang terdaftar bukan UMKM walaupun omzetnya dibawah 4,8 M tidak diterima pake tarif 0,5%
Intinya petugas TA berusaha supaya WP itu dikenakan tarif normal karena memang tarifnya terpaut jauh (400%)
beginilah bobroknya pajak kita, lain di UU dan PMK lain pula di KPP

KPP mana itu ?

FAQ
5.Untuk mengikuti Amnesti pajak, apakah setiap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP diwajibkan SIUP?
Jawaban:
Tidak, Kewajiban pencantuman nomor SIUP dalam Surat Pernyataan hanya bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SIUP

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/FAQ-Amn esti-Pajak-02082016.pdf

silahkan minta petugas untuk menunjukkan, peraturan mana yang mewajibkan surat lurah tersebut.

syarat untuk tarif 0,5% sudah cukup jelas ada di PMK-118 PASAL 11, bukan tergantung KLU

maap rekan"

saya mau tanya bila ada wpop, punya NPWP, yang usahanya pekerja bebas seperti makelar selama ini melaporkan spt dengan menggunakan norma, (memiliki toko klontong tetapi tidak lapor)…

na yang jadi pertanyaan saya, apakah lebih baik ikut TA, dengan melaporkan harta yang belum di laporkan seperti mobil,

kemudian tarif nya pakai yang 2 % atau 0,5 %?

Baik PP 46 maupun UU TA tidak pernah menyebut secara eksplisit tentang definisi UMKM rekan Bagawan. Keduanya hanya menyebut "wajib pajak dengan/yang peredaran usahanya sampai dengan/tidak melebihi 4,8M" (pasal 4 ayat 3 UU TA dan pasal 2 ayat 2 huruf b PP 46). Sehingga tidak bisa dikatakan juga bahwa keduanya berlainan.

Betul!

Sangat dianjurkan ikut TA rekan Charles, karena "dosa-dosa" pajak kita dari tahun 2015 ke belakang akan dihapuskan.
Tarifnya 2%. Karena yang berhak tarif 0,5% HANYA yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha (bukan dari hubungan kerja/pekerjaan bebas/modal/hadiah) – sesuai PMK No 118 pasal 11 dan kelompok penghasilan menurut penjelasan pasal 2 ayat 2 PP 46.
Dan dari SPT tahun 2015 yang dilampirkan dalam formulir TA juga akan dicek apakah kita melapor SPT 2015 dengan tarif PP 46 atau tidak. Jika tidak maka peneliti formulir TA pasti akan mensyaratkan kita untuk membayar tarif 2%.